Membandingkan e-KTP Ala Indonesia dengan MyKad Punya Malaysia

KTP Elektronik (sumber: trimedianews)

Bogor, Semarak.News – Akhir-akhir ini media-media Indonesia sedang diramaikan akan kasus dugaan korupsi terkait pembuatan KTP Elektronik atau e-KTP. Program yang dicanangkan guna meminimalisir identitas ganda atau KTP palsu ini justru dikorupsi secara berjamaah hingga menimbulkan berbagai kekacauan hingga kini.

“Kalau ada masalah, kekurangan blangko, keterlambatan, itu memang imbas dari problem e-KTP itu sendiri. Jadi, ya kami mohon maaf kalau masih ada problem yang seperti itu.”

Permohonan maaf itu disampaikan Presiden Jokowi di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, 11 Maret 2017 lalu. Ia menjelaskan bahwa kesulitan yang dirasakan oleh rakyat untuk mendapatkan KTP elektronik ini (e-KTP) serta berbagai permasalahan yang muncul adalah akibat adanya anggaran e-KTP yang dikorupsi.

“Kalau e-KTP jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali itu masalah. Misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan Pilkada,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa harapan akan program ini sangatlah besar, karena apabila program ini dilaksanakan dengan baik dan benar akan mampu mengatasi sejumlah persoalan administrasi kependudukan.

Dengan penduduk Indonesia yang mencapai 255 juta penduduk membuat Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan pelik, yaitu buruknya administrasi kependudukan. Seseorang dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu kartu identitas atau KTP.

Persoalan itu dapat terjadi karena belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta inilah yang memberi peluang kepada warga yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan mendupilkasi kartu identitasnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan seperti penghindaran pajak dan pengelabuan identitas.

Menyadari hal itu, selama periode 2010-2012, Kemendagri mengupayakan tiga program strategis nasional untuk bidang kependudukan dan catatan sipil, yaiut pemutakhiran data kependudukan, penerbitan nomor induk kependudukan (NIK), dan penerapan e-KTP.

Negara tetangga yang sudah menjalankan program yang mirip dengan e-KTP adalah Malaysia. Negeri jiran memiliki kartu identitas multifungsi bernama MyKad.

Perbedaan e-KTP dan MyKad

­Sebagai sama-sama kartu identitas, e-KTP dan MyKad memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Hal itu adalah, saat ini e-KTP hanya berfungsi sebagai kartu identitas kependudukan semata. Dengan fungsi ini, pemegang e-KTP bisa mengurus administrasi yang lain, seperti SIM dan STNK, keimigrasian, membuka rekening bank, serta untuk mempermuda berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada.

MyKad memiliki fungsi yang lebih luas, ia mampu berfungsi menjadi SIM, paspor, aplikasi sarana publik, dompet elektronik untuk memudahkan transaksi pembayaran, serta sebagai ingormasi kesehatan yang dapat dimasukkan dalam chip. Bahkan program ini memungkinkan aplikasi sektor pemerintah dan swasta dalam satu kartu saja.

Di Malaysia, semua orang wajib memiliki kartu identitas nasional setelah memasuuki usia 12 tahun. “Lalu ada SIM, paspor, dan kartu-kartu bank, jadi terlalu banyak yang dibawa-bawa orang. Kami ingin ada satu kartu yang melakukan beragam aplikasi sektor pemerintah dan swasta, agar meningkatkan layanan kepada warga sekaligus menjaga keamanan informasi dalam kartu,” kata Datuk Azizan Ayob, saat menjabat sebagai Direktur Jenderal JPN.

Untuk itulah, pemerintah Malaysia mengeluarkan program MyKad sebagai kartu identitas multifungsi. Hanya melalui kartu tersebut, warga Malaysia memiliki identias nasional, SIM, catatan imigrasi dan kesehatan, alat bayar transportasi, dan layanan perbankan.

Pentingnya Single Identity Number

Dengan program MyKad, Malaysia menjadi salah satu negara yang sukses menerapkan single identity number (SIN). Melalui kemajuan teknologi ini, ia dapat memberikan pelayanan publik, baik pemerintahan maupun masyarakat dan pelaku bisnis.

MyKad dapat berjalan dengan baik, karena adanya koordinasi dan terintegrasinya beberapa departemen. Itulah yang membedakan dengan e-KTP, MyKad dapat berjalan karena adanya sinergitas antara departemen satu dengan yang lain.

MyKad merupakan smart card yang memiliki chip berkapasitas 64K yang mampu menyimpan berbagai data seperti identitas warga, surat izin mengemudi, kartu ATM, kartu transportasi (Touch ‘n Go), catatan medis, dan lain sebagainya. MyKad merupakan terobosan teknologi berupa smart card yang dapat menyimpan berbagai data. Oleh karena itu, MyKad dapat digunakan sebagai kartu identitas diri ditambah dengan berbagai fungsi yang mengikutinya.

Program e-KTP pada dasarnya menerapkan sistem yang sama seperti MyKad, yaitu dengan sistem single identity number. Penduduk hanya diperbolehkan untuk memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK ini merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Namun hingga saat ini e-KTP masih sebatas identitas kependudukan.

Menyadari akan kemudahan yang dapat dicapai dengan adanya single identity number, pemerintah pun berupaya untuk menerapkan sistem terpadu seperti yang telah dilakukan Malaysia. Semua data NIK akan diintegrasikan dengan data adiministrasi penduduk lainnya seperti, SIM, Paspor, NPWP, BPJS, dan data-data lainnya.

Namun apa yang terjadi saat ini justru jauh dari apa yang diharapkan pemerintah. Jangankan membangun sistem terpadu layaknya single identity number, bahkan untuk urusan blangko e-KTP pun kerap tidak tersedia. Korupsi berjamaah yang terjadi telah menciptakan kerugian bagi masyarakat dan menggagalkan hal-hal yang seharusnya menciptakan birokrasi menjadi lebih mudah. [DDK]

TINGGALKAN BALASAN