PR Jokowi-JK Menyongsong Tahun Baru 2017

Ngasiman Djoyonegoro Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies

Oleh: Ngasiman Djoyonegoro

Menyongsong tahun 2017, Indonesia melalui pemerintahan Jokowi – JK telah berhasil mengatasi sejumlah permasalahan nasional. Seperti pembangunan infrastruktur. Telah banyak diketahui masyarakat umum bahwa pemerintah saat ini tidak melakukan pembangunan yang Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Sehingga seluruh kawasan Indonesia dapat menikmati pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan ini.

Selain itu, program Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sebagainya telah mulai dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan sebagainya.

Kebijakan pemerintah berupa tax anesty juga mulai menunjukkan titik cerah. Sejumlah pengusaha agung Indonesia berbondong-bondong untuk mengikuti program ini. Sehingga harapannya, dengan adanya kebijakan tax amnesty, pendapatan Indonesia terutama dari sektor pajak akan semakin meningkat.

Kemudian kebijakan Jokowi OPP (Operasi Pemberantasan Pungli) juga telah memberi gambaran bahwa pemerintah saat ini semakin tegas menegakkan hukum di Indonesia. Bahkan, untuk mewujudkan kebijakan ini, pemerintah membentuk satgas saber pungli yang melibatkan aparat penegak hukum di Indonesia.

PR Jokowi

Beberapa keberhasilan pemerintahan Jokowi tersebut bukan berarti pemerintah saat ini tidak memiliki PR yang cukup besar dan harus diselesaikan dengan bijaksana. Beberapa PR besar telah menunggu Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla untuk menuntaskannya.

Sejumlah PR tersebut tentunya bermula dari fenomena yang terjadi pada tahun 2016. Salah satunya adalah kebijakan bebas visa di sejumlah tempat wisata Indonesia. Secara ekonomi, kebijakan tersebut tentunya akan meningkatkan perekonomian Indonesia melalui devisa yang bertambah. Namun, apabila ditinjau dari segi keamanan. Kebijakan tersebut akan sangat rentan dimasuki oleh orang asing yang memiliki kepentingan tertentu di Indonesia.

Kondisi rawan dalam hal keamanan ini tentunya menjadi PR pemerintah terutama Kementerian Pertahanan untuk terus menjaga keutuhan NKRI dari serangan asing. Karena tidak menutup kemungkinan intelijen asing dapat memasuki Indonesia dengan mulus melalui tempat-tempat wisata yang bebas visa tersebut.

Masalah penegakan hukum juga masih dituntut oleh rakyat agar pemerintah benar-benar melaksanakannya. Hal ini terbukti dengan kejadian kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dari kasus ini, masyarakat Indonesia semakin gencar menuntut pemerintah untuk benar-benar memberlakukan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu.

Perwujudan tuntutan rakyat agar pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu digambarkan mulai dari Aksi Bela Islam (ABI) I pada bula Oktober dan di lanjutkan hingga ABI III pada bulan Desember. Di sini masyarakat benar-benar mengiring kasus Ahok dengan harapan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum.

PR Jokowi selanjutnya adalah menyikapi tuntutan rakyat tersebut secara bijaksana dan membuktikan bahwa pemerintahannya pro rakyat. Terlepas dari kedekatan antara Jokowi dengan Ahok, dalam kondisi saat ini Jokowi harus bisa mendukung aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari mana pun.

Bergeser ke bulan Desember 2016, Indonesia seolah dihujani oleh kasus terorisme. Sedikitnya lebih dari 20 terduga teroris di berbagai tempat telah ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Kondisi demikian menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia masih belum selesai hingga saat ini. Meskipun pemerintah saat ini telah memiliki BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), ancaman terorisme masih belum padam.

Tugas Jokowi selanjutnya tentunya melakukan sebuah strategi yang melibatkan aparat Polri, TNI, dan BIN untuk mengamankan Indonesia dari segala ancaman yang terus bermunculan. Terutama masalah terorisme. Karena masalah teroris tergolong sulit terdeteksi. Semenjak adanya ISIS dan JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) di Indonesia, mulai bermunculan gerakan teror dengan sistem lone wolf.

Ancaman teror ini ditambah dengan keberadaan warga Indonesia yang menjadi petinggi ISIS, Bahrun Naim. Peran Bahrun Naim dalam penyerangan dengan bentuk lone wolf selalu muncul baik dari doktrin maupun strategi gerakan sang pelaku. Tak hanya itu, di akhir 2016 ini, jumlah orang Indonesia yang telah bergabung bersama ISIS mencapai lebih dari 800 orang.

Sehingga sinergitas antara TNI, Polri, dan BIN harus terus terjaga supaya informasi-informasi terkait ancaman terorisme segera tersampaikan kepada Presiden untuk dapat mengambil keputusan secara cepat. Dengan kesinambungan antara lembaga negara, diharapkan lembaga-lembaga negara tersebut saling bahu membahu untuk menciptakan keamanan di Indonesia.

Yang terpenting, selain kinerja Jokowi melalui kebijakannya untuk menciptakan keamanan Indonesia, rakyat Indonesia diharapkan terus memberi dukungan terhadap kebijakan yang berlaku. Karena kebijakan pemerintah tidak akan berjalan mulus tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Sehingga, yang diperlakukan Indonesia saat ini adalah dukungan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan pemerintah demi terciptanya keamanan Indonesia.

Konflik Politik

Situasi politik nasional pada tahun 2017, akan semakin memanas yang diwarnai dengan manuver beberapa parpol untuk membangun citra positif di masyarakat menjelang Pilkadal Tahun 2017 dan persiapan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019. Sementara itu, kelompok pergerakan dan elemen mahasiswa akan terus mengeksploitasi berbagai kasus yang menjadi perhatian publik seperti penuntasan kasus korupsi, narkoba, pelanggaran HAM berat masa lalu, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat untuk mendiskreditkan pemerintah. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dihadapkan pada berbagai persoalan untuk dapat memenuhi harapan publik. Implementasi otonomi daerah dan tuntutan pemekaran daerah, juga masih akan menimbulkan berbagai permasalahan di bidang politik. Pelaksanaan Pemilukada di daerah-daerah tertentu masih akan menghadapi kendala menyangkut persoalan netralitas, DPT, dan money politics, yang berpotensi menimbulkan konflik.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme cenderung menurun. Di tengah-tengah menurunnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan ideologi Pancasila, aktivitas kelompok kiri dan kanan cenderung terus meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan nasional dan mengancam kondisi ketahanan nasional. Penurunan kesadaran tentang Pancasila dan bahaya laten komunis tampaknya telah dimanfaatkan oleh kelompok kiri, seperti memutarbalikkan fakta peristiwa G 30 S PKI, membentuk Partai dan menyusup ke partai lain untuk menjadi anggota DPR dan DPRD. Mahkamah Konstitusi telah mencabut Pasal 60 huruf g UU Pemilu No 12 tentang Eks Tapol/Napol PKI dapat menjadi calon legislatif dalam pemilu. Bergulirnya wacana Syariat Islam juga berpengaruh terhadap penurunan kesadaran tentang Pancasila. Konferensi Khilafah oleh Hizbuth Tahrir Indonesia dan juga kelompok ektrim kanan lainnya.

Ancaman yang dihadapi tidak lagi hanya pada ranah ideologi dan politik saja. Ranahnya seluruh aspek kehidupan yang menyentuh ranah geografi, demografi, SKA, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan keamanan (hankam). Ancaman yang dihadapi, tidak lagi ancaman tradisional belaka, tetapi sudah non tradisional, tidak lagi yang simetrik semata, tetapi sudah asymetric.

Dengan demikian diperlukan dukungan pastisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita .

Setiap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk kesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan semakin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistik, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerja sama.

Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut bukan saja memberikan harapan hidup yang lebih baik dimasa depan tetapi juga secara nyata lebih memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari betapun kecilnya. Sedangkan penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin keras apabila jika kehidupan berbangsa dan bernegara bukan saja tidak memperbaiki taraf hidup rakyat tetapi justru menyengsarakan dan menghina identitas sosial kultural, adat serta kehidupannya.

Dalam sejarahnya bagi Indonesia nasionalisme adalah counter ideologi terhadap kolonialisme, counter terhadap konservatisme serta statusquoisme kolonialisme. Maka tidaklah heran apabila pada awalnya nasionalisme kita sering bersifat radikalistik bahkan revolusioner. Oleh karena itu nasionalisme Indonesia sulit dipahami tanpa pendalaman dan pembekalan pengetahuan tentang latar belakang sejarah kolonialisme di bumi Nusantara.

Sesungguhnya nasionalisme di bumi Nusantara telah mengembrio sejak Boedi Utomo tahun 1908, lalu menemukan prinsip-prinsipnya pada Soempah Pemoeda 1928 dan terkristalisasi dalam cita-cita konkrit menuju Indonesia merdeka dan menemukan puncaknya pada proklamasi 17 Agustus 1945 yang melahirkan cita-cita nasional. Sejarah mencatat bahwa nasionalisme Indonesia mengalami pasang surut serta tiada henti menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik diera Sukarno maupun Suharto termasuk era Habibie, Gus Dur Megawati maupun Presiden SBY dan sekarang Joko Widodo saat ini. Ancaman latennya adalah mengarah kepada dis-integrasi. Kondisi ini benar-benar harus diwaspadai dalam mengawali tahun 2017 untuk menuju Indonesia yang bermartabat tetap dalam bingkai NKRI. Salam Merdekaa…

TINGGALKAN BALASAN