DPR RI Mendorong Pemerintah NTB Untuk Menambah TKI

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si saat menerima kunjungan kerja Tim Pengawas Perlindungan TKI DPR RI di Ruang rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jum’at (9/12/2016) menyampaikan.

“Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang banyak mengirim tenaga kerjanya untuk bekerja di luar negeri, dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi, ketidakseimbangan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia mengakibatkan banyak tenaga kerja kita yang memilih bekerja ke luar negeri menjadi TKI dengan atau tanpa perizinan dan persyaratan yang seringkali diabaikan para TKI mengakibatkan mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di negara tempat mereka bekerja.”

dsc_0035

Wagub menginformasikan kepada rombongan yang hadir disana bahwa untuk meminimalisir terjadinya kasus – kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/TKI bermasalah di luar negeri, berbagai hal yang sedang dan telah diikhtiarkan salah satunya adalah rencana pembentukan LTSP P2TKI di 6 (enam) Kabupaten/Kota se-NTB yang di fasilitasi oleh BNP2TKI, dan di dukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kementrian Ketenagakerjaan RI. Program ini dimaksudkan dalam rangka perbaikan tata kelola layanan TKI ke luar negeri, sehingga diharapkan dengan berdirinya 6 (enam) unit pelayanan tersebut akan meminimalisir terjadinya pengiriman/penempatan TKI nonprosedural termasuk juga kasus TPPO.

Dede Yusuf Macan Effendi selaku Ketua Rombongan Timwas Perlindungan TKI DPR RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa tim ini adalah sebuah tim yang dibentuk oleh ketua DPR yang menyikapi terkait permasalahan TKI mulai dari pra penempatan sebelum diberangkatkan, pada saat penempatan TKI di luar negeri dan purna penempatan.

dsc_0046

“Masalah utama kita berasal dari dalam dimana saat akan diberangkatkan, banyak sekali kasus pemalsuan dokumen baik oleh pihak kantor imigrasi sendiri maupun adanya percaloan dalam memuluskan keberangkatan tenaga kerja yang belum cukup umur. Selain itu kurangnya skill yang dimiliki tenaga kerja juga sangat mempengaruhi nasib hidup mereka disana karena ketidakpahaman akan hal-hal tersebut lah yang mendatangkan masalah pada saat penempatan kerja mereka, jadi nasib tenaga kerja disana menjadi terkatung-katung,” paparnya.

Lebih lanjut Dede menyampaikan bahwa pemerintah pun tidak bisa bertanggung jawab atas nasib TKI di luar negeri disebabkan oleh ketidaktahuan adanya warga yang diberangkatkan untuk bekerja di luar, dan tiba-tiba saja diberitakan tersangkut permasalahan hukum kemudian pulang hanya tinggal nama saja karena pemalsuan dokumen itu.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang hadir sebelum acara berakhir menyampaikan beberapa aspirasi yang diharapkan dapat disampaikan ke pihak-pihak terkait yang menangani masalah TKI ini. Ia berharap kepada pihak Kementerian Luar Negeri agar ada protap yang lebih ketat di Kantor Imigrasi untuk memberikan dokumen perjalanan bagi warga negara RI yang akan keluar negeri. Jangan sampai praktek percaloan berkembang sehingga banyak warga dibawah umur bisa lolos berangkat ke luar negeri menjadi tenaga kerja dengan kemampuan kerja yang terbatas. Ditakutkan dari hal tersebut akan ada potensi korban perdagangan manusia.

Gubernur juga meminta kepada Timwas TKI perlu berkunjung ke kedutaan-kedutaan besar Indonesia di negara-negara yang banyak menerima TKI kita untuk melihat SOP mereka ketika menangani TKI-TKI yang banyak mendapat masalah hukum disana, karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali terhadap hal tersebut.

Selain itu, orang nomor satu NTB ini juga menyarankan agar kementerian ketenagakerjaan melalui Presiden membuat satu kebijakan dan menghimpun dana ketenagakerjaan atau yang disebut juga dana reboisasi yaitu mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan kehutanan untuk berinvestasi dalam rangka menanam kembali hutan gundul setelah penebangan sekaligus dana tersebut dapat dipergunakan untuk kasus asuransi tenaga kerja, sehingga TKI yang terkena masalah hukum secara psikologis tidak merasa bebannya terlalu berat.

Terakhir, Gubernur menyampaikan bahwa problem yang dialami Balai Latihan Kerja (BLK) adalah fasilitas gedung yang dibangun sangat bagus akan tetapi utilitasnya tidak maksimal. Ia meminta agar perangkat yang ada di daerah yang telah dipersiapkan dengan biaya yang besar bisa dipergunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. (dee)

TINGGALKAN BALASAN