Perkuat Toleransi Beragama, Komunitas Ingage Manado Gelar Dialog Kebhinekaan

Komunitas Ingage Manado beserta Narasumber. [Foto: Semarak.news/FJR]

Manado, Semarak.news – Komunitas iNGAGE (Interfaith New Generation Initiative and Engagement) Manado kembali menggelar dialog Kebhinekaan bersama para pemuda, aktivis, tokoh agama, dan budayawan Sulawesi Utara yang dilaksanakan di gedung DPD-RI Provinsi Sulawesi Utara (9/12).

Kegiatan tersebut diselenggarakan atas inisiatif para alumni pelatihan Ingage yang dilaksanakan pada bulan September lalu oleh ICRS UGM yang bekerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga dan Duta Wacana serta lembaga lainnya serta mengambil tema khusus “Menjaga Nusantara Merawat Bhineka Tunggal Ika”.

Melihat kondisi bangsa saat ini yang tak kondusif dengan mudahnya muncul isu SARA, terkhusus melalui media massa/sosial menjadi salah satu alasan terselenggaranya kegiatan tersebut dan sebagai rasa kecintaan masyarakat Sulawesi Utara kepada Indonesia dan Kebhinekaan yang ada.

“Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya suatu agama “publik” yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, sebagai identitas diri seorang warga Indonesia, yaitu Pancasila”, ujar Habib Muhsin Bilfaqih. Yang menjadi salah satu narasumber mewakili tokoh agama Islam.

Lebih jelasnya Habib Bilfaqih menjelaskan Pancasila sebagai agama “publik” merupakan sebagai jembatan yang akan menengahi semua agama “privat” masing-masing orang. “Sebagai individu, kita dilahirkan memiliki dua agama yaitu, agama publik dan agama privat. Ketika sedang berada di rumah melakukan ibadah sehari-hari maka yang digunakan adalah agama privat, akan tetapi ketika keluar rumah dan bercengkrama dengan masyarakat, maka agama yang digunakan adalah agama publik, bukan agama privat” tegas Habib Bilfaqih.

“Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia, merupakan refleksi kehidupan sehari-hari” jelas Deni Pinontoan yang merupakan salah satu narasumber mewakili tokoh budaya. “Oleh karena itu, apabila ada konflik di masyarakat, hukum yang digunakan haruslah hukum positif, bukan hukum agama. Sehingga Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila merupakan sebuah pemersatu dari berbagai keberagaman dan memerlukan adanya ruang ‘publik’ serta ruang ‘privat’ “, tegas Deni.

Menurut Deni, merupakan suatu kegagalan bagi bangsa kita apabila ketika ada konflik di masyarakat hukum yang digunakan adalah hukum salah satu agama, hal tersebut justru akan menumbulkan konflik-konflik selanjutnya. Oleh karena itu, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan hukum-hukum dibawahnya merupakan instrumen hukum yang harus digunakan di masyarakat.

Dalam dialog Kebhinekaan tersebut turut mengundang AH. Ali Reza yang merupakan penulis buku berjudul “The Bhineka Tunggal Ika” sebagai narasumber.

Menurut Ali Reza, dalam melihat suatu permasalahan/perubahan harus dilihat dari sisi penyebabnya, bukan akibatnya. Di Indonesia saat ini kebanyakan menilai suatu permasalah dari sisi akibatnya, sehingga tidak mengetahui mengapa masalah tersebut dapat muncul kepermukaan.

“Permasalahan yang ada saat ini hanyalah isu temporal yang bersifat sementara dan masyarakat Indonesia terlalu sering disibukkan oleh isu-isu temporal sehingga mulai melupakan isu permanen, yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang merupakan isu permanen dalam bangsa Indonesia sekaligus merupakan pemersatu bangsa” ujar Ali Reza.

“Di dunia ini hanya terdapat dua golongan agama, yaitu golongan agama Habil ”selalu berkecenderungan mempersatukan serta membina ukhuwa” dan golongan agama Qabil ”terlalu memuja kelompoknya”, berbagai perpecahan di Indonesia sering diciptakan oleh kelompok-kelompok Qabil, oleh karena itu sebagai masyarakat haruslah selektif dan memeriksa lebih dalam lagi mana yang termasuk kelompok Habil dan mana yang termasuk kelompok Qabil” tegas Irfan Basri yang hadir sebagai narasumber mewakili aktivis muda.

Turut hadir sebagai narasumber dialog tersebut, Sofian Jimmy Yosadi, tokoh Khongucu. Dalam kesempatannya menyampaikan pentingnya saling mengenal perbedaan yang beragam di Indonesia, “untuk dapat mengenal perbedaan yang beragam di Indonesia, perlu menghilangkan labeling atau prasangka kepada kelompok masyarakat tertentu sehingga penilaian kita terhadap kelompok tersebut dapat objektif tanpa prasangka”

Kegiatan dialog tersebut dimoderatori oleh Taufiq Bilfaqih, dalam closing statement nya mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam dialog tersebut akan di implementasikan pada kegiatan ”Festival Keberagaman” yang akan berlangsung besok (hari ini) di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara. [MF]

TINGGALKAN BALASAN