RAPBD 2017 Kabupaten Kotawaringin Timur Akhirnya Disahkan

sumber: borneonews.com

SAMPIT, Semarak.News – Meski sempat terjadi pembahasan RAPBD 2017 yang berlangsung alot, akhirnya RAPBD 2017 Kab. Kotim pun resmi disahkan. Pemkab. Kotim telah menggelar paripurna pengesahan RAPBD yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun dengan dipimpin oleh Bupati Kotim Supian Hadi.
“Terima kasih dan apresiasi untuk ketua, unsur pimpinan dan anggota, telah bersama melakukan pembahasan RAPBD yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun, dan ini naik dan hari ini sudah ditanda tangani,” ujar Bupati Kotim H Supian Hadi S Ikom usai paripurna kemarin (7/12).
Menurut Supian Hadi atas kerjasama dan kerja keras seluruh SKPD dalam berjuang dalam meningkatkan PAD, dan fungsi kontrol, masukan dan saran pendapat dari lembaga dewan sehingga anggaran APBD 2017 Kab. Kotim lebih tinggi dari APBD 2016.
Menurut Supian 2017 ini pembenahan harus dilakukan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai, pembangunan tentu akan terwujud jika didukung dengan pemangku kepentingan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan menciftakan iklom yang kondusif.
“Banyak peristiwa yang kita alami di tahun ini agar bisa jadi renungan kita, sehingga apa yang kita lakukan selama ini bisa memberi hasil yang baik dan maksimal,”ungkap Supian.
“Proses pembahasan yang berlangsung alot bebarapa waktu lalu itulah dinamika, itu untuk menyatukan pikiran kita yang semuanya untuk kepentingan rakyat,”ujar Supian.
Terkait anggaran Rp15 miliar untuk rumah jabatan yang sempat jadi polemik beberapa waktu lalu menurut Supian yang harus diketahui renovasi itu bukan untuk kamar Bupati melainkan tempat tamu dan simbol bagi daerah.”Itu bukan tempat tidur bupati, tempat tidur bupati enam kali anggaran sampai kini belum selesai, kadang dianggarkan Rp150 juta, Rp200 juta saja,”ujarnya
Selama ini jika ada pejabat penting berkunjung ke Sampit tidak bisa menerima mereka di rujab karena kalau hujan bocor itu terjadi sejak 2012 lalu.”Dulu kita tutup tapi semakin lama jalan silahkan lihat sendiri, yang tidak sepakat dan pengamat sering mengkritik silahkan. Datang langsung ke rujab tidak dikunci dilihat sendiri simbol daerah kita walau kita akui banyak aspirasi masyarakat belum dipenuhi karena kita keterbatasan anggaran,”tegas Supian.
Anggaran terbatas karena ada RPJMD yang harus dilaksanakan.”Sekali lagi saya katakan Rp900 miliar untuk pengaspalan jalan ke desa sampai 5 tahun tidak selesai, kalau fokus ke jalan PAD kita dari mana,”ucapnya. (FA)
“Begitu juga kalau kita fokus ke jalan bagaimana pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, ini harus kita perhatikan sama-sama,”pungkasnya.

TINGGALKAN BALASAN