Rupanya MUI Telah Lama Mengharamkan Salat di Jalanan

sumber : ahok.org

Jakarta, Semarak.news – Kegiatan gelar sajadah dan salat Jumat bersama di jalanan yang rencananya akan berlangsung pada 2 Desember 2016 mendatang membuat berbagai lembaga mengeluarkan penjelasannya mengenai hukum aksi tersebut.

Jauh sebelum rencana ini dilontarkan, di bulan Januari 2013 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta telah menyatakan bahwa hukum salat di jalanan adalah haram karena mengganggu ketertiban umum.

Ketika fatwa itu dikeluarkan, Pemprov DKI langsung memberikan dukungan dengan mensosialisasikan melalui newsticker di sejumlah televisi swasta dan iklan-iklan di videotron.

Wakil Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias AHok menjelaskan, Pemprov DKI mendukung sepenuhnya fatwa tersebut.

“Ya musti kita sosialisaikan fatwa tersebut. Sehingga warga bisa membaca dan melihatnya, terlebih penyelenggara ibadah keagamaan yang sering memakai badan jalan dan menutup jalan, sehingga warga kesulitan dalam mengendarai kendaraan menuju tempat tujuannya,” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (10/01/2013).

Untuk mengatur penyelenggaraan ibadah seperti majelis taklim, dan sebagainya, Pemprov DKI pada saat itu berencana membangun pasar dengan konsep terpadu. Di dalamnya terdapat dua lantai untuk pasar, dan lantai ketiga untuk ruang serba guna. Sedangkan lantai keempat dan seterusnya untuk sarana lainnya seperti puskesmas, pendidikan anak usia dini (paud) dan rumah susun (Rusun).

“Jalan utama tidak boleh digunakan oleh masyarakat untuk kepentingannya pribadi. Jalan utama tidak boleh ditutup tanpa izin. Tapi mereka melalukannya karena tidak ada fasilitas ruang serba guna yang besar, makanya pakai jalan. Tapi dengan adanya konsep pasar terpadu, mereka bisa langsung pakai ruang serba guna,” kata Ahok ketika itu.

Sebelumnya, MUI DKI Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah bertemu dengan Ahok untuk membahas Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Keduanya memfokuskan pembahasan pada penggunaan fasilitas umum yang dijadikan tempat ibadah.

Fatwa itu diperkuat dengan pernyataan dari Sekjen MUI DKI Samsul Maarif yang mengeluarkan fakta haram menyelenggarakan ibadah di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum. Bahkan, sejumlah ormas agama yang kerap menyelenggarakan kegiatan keagamaan hingga menutup jalan dinilai haram.

Untuk itu, MUI meminta kepada aparat yang berwenang untuk menegakkan Perda No. 8/2007 untuk menertibkan ketertiban umum. Pasalnya, sebelum-sebelumnya telah banyak kegiatan keagamaan yang cukup meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, tokoh agama yang melanggar peraturan harus diberi sanksi yang tegas dari Pemprov DKI.

“Contohnya, tabligh akbar yang tutup jalan, itu kan merugikan banyak orang. Misalnya istri anda mau di bawa ke rumah sakit, membutuhkan pelayanan cepat, tapi tidak bisa, karena jalan ditutup. Pelanggaran ketertiban umum justru dilakukan para tokoh agama. Pemprov harus tindak tegas, jangan pandang bulu,” kata Samsul.

Tak hanya itu, Samsul juga meminta Pemprov menegakkan aturan tentang larangan memberikan sesuatu kepada pengemis di jalanan. Pasalnya, menurutnya, di Jakarta masih banyak ditemukan pengemis di jalanan. Dan warga Jakarta juga masih banyak yang memberikan sesuatu kepada pengemis yang berkeliaran.

“Karena itu, kami juga telah mengeluarkan Fatwa haram memberi sesuatu kepada pengemis di jalan bagi umat Islam. Sebab, memberi di tempat yang tidak pas dilarang agama. Yang mmeberi kepada pengemis ini, MUI mengharamkannya,” pungkasnya. (AS)

TINGGALKAN BALASAN