PBNU Menjawab Hukum Salat Jumat di Jalanan

sumber : voa-islam.com

Jakarta, Semarak.news – Rencana salat Jumat berjamaah yang akan digelar pada 2 Desember 2016 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) menuai berbagai polemik dan komentar. Kali ini, komentar muncul dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengulas pandangan ulama terkait rencana kegiatan tersebut.

Menurut Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali, hukum ibadah salat Jumat di jalanan adalah makruh, haram, bahkan bisa sampai tidak sah. Pernyataan tersebut disampaikan Kiai Moqsith di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (21/11/2016) malam, menanggapi rencana aksi gelar sajadah dan salat bersama pada 2 Desember 2016 mendatang.

Kiai Moqsith menjelaskan, selama masa Rasulullah SAW, salat Jumat selalu diselenggarakan di masjid. Sehingga, para ulama bersepakat bahwa kegiatan salat Jumat di jalanan hukumnya makruh.

“Meskipun kemudian hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Madzhab Maliki mewajibkan salat Jumat di dalam masjid. Tetapi kita tahu ada madzhab lain seperti Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi yang membolehkan salat Jumat tidak di dalam masjid,” kata Kiai Moqsith.

Madzhab Syafi’i maupun Madzhab Hanafi tidak mewajibkan salat Jumat di dalam masjid. Namun, madzhab Syafi’i menegaskan bahwa salat Jumat harus dilakukan di sebuah bangunan meskipun terbuat dari batu, kayu, atau bahan material lain. Sehingga, tidak sah hukumnya apabila salah Jumat diselenggarakan di jalanan, dan harus menggantinya dengan salat Zuhur.

“Kalau begitu, tidak boleh melakukan aktivitas salat Jumat di jalanan. Bahkan ada ulama yang memakruhkan salat Jumat dilakukan di jalanan. Apalagi masjid-masjid yang tersedia cukup lebar. Sehingga praktis tidak ada alasan untuk melakukan salat Jumat di tengah jalan,” ujar salah seorang dosen pengampu mata kuliah tafsir di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Oleh karena itu, Kiai Moqsith menyarankan kepada pihak penyelenggara aksi agar melakukan kajian fiqih dan telaah mendalam terlebih dahulu terhadap hukum seruan aksi tersebut. (AS)

TINGGALKAN BALASAN