Ini Komentar Ketua PP Muhammadiyah Terkait Aksi 2 Desember

sumber : merakputih.com

Malang, Semarak.news – Aksi demo yang akan diselenggarakan pada 2 Desember 2016 nanti oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI telah melenceng dari niat awal. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas.

Menurutnya, demo tersebut bukan bertujuan mengawal kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melainkan terdapat upaya penggulingan pemerintahan saat ini.

“Yang saya tahu rumornya (demo) ditujukan kepada Presiden Jokowi. Kalau itu betul, maka itu agendanya sudah terlepas dari agenda yang 4 November kemarin,” kata Busyro saat ditemui seusai mengisi diskusi di Omah Munir, Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (22/11/2016).

Lebih lanjut Busyro menjelaskan, dirinya tidak mengetahui aktor penggerak massa demo tersebut. Selain itu, dirinya juga tidak mengetahui pemberi konsep dan pemberi dananya.

“Yang jelas saya tidak tahu demo itu aktornya siapa, konseptornya, pendanaannya siapa,” paparnya.

Busyri menyayangkan, aksi massa dengan jumlah yang sangat besar telah ditumpangi dengan agenda gelap. Sehingga, apabila hal tersebut benar adanya, para demonstran telah tertipu.

Karena, telah diketahui oleh banyak pihak bahwa niat awal demo adalah untuk menuntut proses hukum terhadap Ahok. Bukan untuk melakukan makar atau menggulingkan pemerintahan.

“Yang menarik justru tidak boleh ada sisi gelap. Demo melibatkan rakyat, rakyat yang datang diprovokasi, tahu-tahu agendanya yang bertentangan dengan isu-isu yang dimunculkan dalam demo itu. Ada agenda tersembunyi. Ini namanya manipulasi kekuatan rakyat yang diminta untuk demo itu,” jelasnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, menurutnya, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menyampaikan kritikannya secara terbuka.

“Mending kalau mereka tidak paham, sampaikan saja kritik terbuka kepada Presiden Jokowi. Mengapa kebijakan-kebijakannya selalu dinilai menguntungkan kelompok-kelompok minoritas di bidang ekonomi,” terangnya.

Busyro mengharapkan, pihak yang merasa dirugikan tersebut tidak memiliki niatan untuk melakukan upaya pemakzulan.

“Kalau itu yang terjadi, siapa nanti yang memegang, jangan-jangan hanya oportunis-oportunis yang bermodal saja, tapi mengorbankan simbol negara,” pungkasnya. (AS)

TINGGALKAN BALASAN