Himbauan MUI Untuk Tidak Melakukan Demo Pada 2 Desember

[Ilustrasi]

Serang, Semarak.news – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam konferensi pers menghibau untuk tidak melakukan demo lanjutan pada 2 Desember mendatang. Himbauan tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan diantaranya jika terjadi aksi, jangankan menggunakan atribut MUI. Diketahui dalam demo sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI merupakan kelompok utama terjadinya aksi demo 4 November silam.

Dilansir terkait adanya rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016, GNPF merupakan kelompok yang setia mengawal rencana aksi tersebut. Wasekjen MUI, Sholahudin Al-Ayubi di sela-sela waktu Konferensi Pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016) menyatakan bahwa “MUI perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI”.

Saya memastikan GNPF MUI tidak memiliki keterkaitan dengan MUI baik secara struktural maupun fungsional, tambahnya. Oleh karena itu, menyarankan supaya MUI meminta kepada GNPF untuk tidak menggunakan logo MUI di dalam setiap aksinya.
“MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada tanggal 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan tanpa menggunakan atribut ataupun logo MUI”, imbuh Sholah.

Hal tersebut sama seperti yang tertuang dalam taushiyah kebangsaan yang berisikan enam poin. Keenam poin tersebut pada intinya di poin awal ialah MUI menghimbau supaya masyarakat tidak melakukan demo lagi.
“MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan dan musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif,” ujar Sholah.

Selain itu, Sholah juga melanjutkan bahwa terdapat banyak cara lain yang bisa ditempuh atau dilakukan oleh masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi serta uneg-unegnya dengan memanfaatkan media massa yang notabennya milik masyarakat.
“Bisa menyampaikan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena itu dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi,” sambung Sholah. (HR)

TINGGALKAN BALASAN