Pentingnya Menangani Isu Ekuitas dalam Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak

Oleh: Alvin Y. Nasution

Gambar: lembagapajak

Akhir-akhir ini, negara-negara di dunia banyak melakukan program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Hal ini bertujuan untuk menggalang konglomerat-konglomerat untuk melakukan pembukaan besar-besaran terhadap jumlah harta yang mereka miliki sebenarnya secara sukarela. Mereka yang memiliki dana di luar negeri juga akan secara sukarela menaruh dana tersebut kembali ke Indonesia karena secara logika pengusaha memiliki orientasi profit yang tinggi. Orientasi profit tersebut membuat mereka lebih memilih “mengaku” tetapi gratis daripada “bayar” namun harta mereka tetap menjadi rahasia. Walaupun banyak negara yang membuktikan keberhasilan program ini, Tax Amnesty tidak selalu berhasil mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu negara. Keberhasilan dan kegagalan amnesti inilah yang membuat para ilmuwan berpikir tentang faktor dibalik berhasil tidaknya amnesti pajak. Kebanyakan amnesti pajak berhasil karena diiringi perubahan terhadap sistem perpajakan nasional dan keberhasilan tersebut tentu akan meningkatkan penghasilan dari pajak atau tax revenue untuk jangka pendek maupun panjang.

Amnesti pajak memiliki perbedaan dengan eksemsi pajak atau tax exemption. Amnesti pajak adalah kesempatan bagi suatu kelompok wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu (jumlah kecil)  sebagai imbalan atas diampuninya pajak-pajak, denda, dan bunga tunggakan sebelumnya tanpa melewati proses tindak pidana, sedangkan eksemsi pajak adalah pembebasan pajak penuh atau parsial dalam sektor tertentu.Dalam hal ini, amnesti pajak dapat diperpanjang periodenya atas persetujuan pihak terkait. Pengampunan pajak di Indonesia dipionir oleh mantan Direktur World Bank Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebenarnya, ini adalah bentuk reinventing policy yang pernah dilakukan di tahun 2008, masa di mana Indonesia dan berbagai belahan dunia tengah mengalami krisis moneter. Pada tahun 2015, program ini banyak diminati oleh investor dalam negeri yang menanamkan modalnya di luar negeri sehingga menimbulkan sikap oposisi dari luar negeri khususnya Singapura. Negara Singapura bersikukuh untuk mempertahankan uang milik investor Indonesia tetap di negara dengan policy yang ada di negara mereka.

Sekelumit penjelasan tentang keuntungan pengampunan pajak terutama meningkatnya tax revenue tidak selalu membuktikan bahwa hal yang telah Indonesia lakukan adalah baik.  Adam Smith, bapak ekonomi modern, telah menjelaskan empat prinsip sistem perpajakan yang baik dan disebut sebagai “Canons of Taxation” atau “Meriam Perpajakan”. Empat prinsip ini terdiri dari ekuitas (equity), kepastian (certainty), kenyamanan (convenience), dan ekonomi. Ekuitas adalah bola meriam utama yang pastinya sangat penting dalam sistem perpajakan modern. Berdasarkan penuturan Adam Smith, masyarakat di setiap negara harus membayar pajak yang sesuai dengan kemampuan individu masyarakat tersebut. Artinya, pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan pemasukan individu dan dikontrol oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pemegang NPWP mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan mereka, Oleh karena itu, pengampunan pajak telah melanggar prinsip ini karena keuntungan dari pengampunan pajak hanya dirasakan oleh beberapa orang (termasuk penghindar pajak) dan sebaliknya pembayar pajak yang telah jujur dan tepat waktu dalam membayar pajak tidak mendapat keuntungan apapun dari kehadiran program tersebut.

Fungsi utama dari kebijakan pajak adalah meredistribusi pendapat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Selain menyinggung isu ekuitas, pengampunan pajak juga menyinggung isu redistribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan pajak yang harus dibayar orang-orang kaya berkurang sehingga menimbulkan ketidaksamarataan atau yang telah dibuktikan pada hasil penelitian Poterba (2007) dalam Journal of Policy Modelling. Tentunya, jika redistribusi pendapatan tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada

asocial disparity rate atau angka kesenjangan sosial yang akan semakin meningkat. Peningkatan angka tersebut akan menimbulkan sebuah stereotip lama terjadi kembali yaitu “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin”.

Dalam grafik di atas kita bisa melihat bahwa income share bergerak berlawanan dengan Highest Marginal Tax Rate. Ketika highest MTR menurun secara drastis dalam kurun waktu 1918-1928, income share dari kelompok orang terkaya di negara ini meningkat dari 15% ke 19 %. Peningkatan highest MTR dapat kita lihat di tahun 1932 di mana angka tersebut naik ke angka 63% di tahun 1932 dan berada di kisaran 50% ke atas hingga sekitar tahun 1980. MTR berada di titik terendahnya ialah ketika menyentuh 40% dan sebaliknya income share berada di titik tertingginya pada tahun 2012.

Hal ini menunjukkan, ketika pajak menuruk, ketidaksamarataan meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Walaupun penelitian secara empiris harus dilakukan agar simpulan ini lebih kuat, grafik di atas telah memberikan kita setidaknya gambaran tentang pengaruh kebijakan pajak (tax policy) dengan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, ekuitas di Indonesia pasti terpengaruh dikarenakan adanya program pengampunan pajak. Hal ini membuat pemerintahan Indonesia wajib untuk mencari solusi terhadap masalah ekuitas sehingga masalah social disparity tidak terjadi. Peningkatan kapasitas penegakkan administrasi pajak di Indonesia adalah syarat terpenting agar Tax Amnesty berjalan dengan lancar dan menurunkan resiko isu ekuitas terjadi, hal ini sejalan dengan yang diteliti Bear dan Eric (2008) “Tax Amnesty: Theory, Trends, and Some Alternatives”.

Dari pembahasan di atas penulis akan menyimpulkan dalam beberapa keypoint:

  1. Isu ekuitas adalah isu yang besar dan dapat berakibat fatal kepada stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik. Negara dengan angka ekuitas rendah berarti memiliki lebih banyak angka kemiskinan lebih tinggi dan angka kesenjangan sosial lebih tinggi. Dikhawatirkan dengan meningkatnya angka tersebut akan memunculkan potensi ancaman sosial seperti demonstrasi, konflik, dll.
  2. Solusi dari masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas penegekkan administrasi pajak di Indonesia. Salah satu langkah konkritnya adalah dengan mengidentifikasi orang-orang yang telah membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu.
  3. Setelah diidentifikasi orang-orang tersebut wajib diberi insentif dari pemerintah sebagai langkah untuk mempertahankan hal yang telah mereka lakukan. Di sisi lain, pemberian insentif ini juga akan memotivasi mereka yang tidak jujur membayar pajak untuk membayar pajak secara jujur karena mereka telah melihat nilai lebih dari membayar pajak.

Penulis: Alvin Y. Nasution

Pengamat Ekonomi, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara

TINGGALKAN BALASAN