Waspada Benih Tak Bersertifikat di NTB

Ilustrasi [Foto: bps.go.id]

Mataram, Semarak.news – Potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak diragukan lagi kekayaannya, termasuk komoditas pertanian dan perkebunan yang turut menyangga program swasembada pangan nasional.

Salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pengelolaan usaha tani adalah penggunaan benih unggul yang bermutu dan bersertifikat, sehingga peningkatan produksi di bidang pertanian dan perkebunan akan dapat dicapai.

Namun terdapat beberapa kasus produksi dan penjualan benih tanaman pangan dan holtikultura khususnya kedelai dan padi yang tidak bersertifikat oleh oknum penangkar di wilayah NTB.

“Kasus perbenihan tersebut banyak terjadi pada musim tanam dengan sasaran para petani yang masih kurang memiliki pengetahuan tentang perbenihan,” ujar Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB TPH) NTB, Wardi kepada wartawan di kantornya, Senin (14/11/2016).

Wardi menambahkan bahwa oknum yang memproduksi dan menjual benih ilegal melakukannya dengan cara memalsukan label, stampel, dan nomor seri yang dicetak ulang atau digandakan.

Sementara varietas benih yang kerap dipalsukan adalah produk benih yang berlabel warna biru dan ungu, karena merupakan varietas benih yang langsung didistribusikan kepada petani.

“Dampak adanya produksi dan penjualan benih tidak bersertifikat adalah tidak terjaminnya kualitas benih yang akan berpengaruh terhadap kualitas hasil panen, seperti tidak teraturnya serta tidak meratanya waktu panen antar petani,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan NTB, Budi Subagio saat ditanyakan mengenai produksi dan penjualan benih tak bersertifikat pada komoditas perkebunan, pihaknya menjawab bahwa sampai saat ini belum ditemukan adanya penjualan benih yang tidak bersertifikat pada komoditas perkebunan di wilayah NTB.

Pihaknya menjelaskan bahwa yang melakukan perbanyakan benih adalah para petani perkebunan itu sendiri, yakni dengan cara mengambil dari pohon yang dimiliki untuk ditanam kembali namun tidak diperjualbelikan karena tidak memiliki label atau sertifikat.

“Kita di perkebunan punya aturan main, bahwa bibit itu harus diambil pada lokasi kebun induk yang sudah mendapatkan pengawasan dari kita (Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan),” ungkapnya.

Pada dasarnya, 90% petani di NTB telah menggunakan benih yang bersertifikasi dan juga distribusi benih subsidi dari pemerintah sudah merata di 10 kabupaten di NTB. Namun, kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan petugas dalam upaya pengawasan benih pada tingkat penangkar di seluruh kabupaten/kota di NTB. [MN]

TINGGALKAN BALASAN