Pendukung Jonas Salean Sambangi KPU Kota Kupang

Pendukung Jonas Salean saat menyambangi KPU Kota Kupang [Sumber: semarak.news]

Kupang, Semarak.news – KPU Kota Kupang bersedia menerima perwakilan Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Kupang (SMPDKK) sebelum melakukan rapat pleno guna membahas putusan Panwaslu Kota Kupang yang mendiskualifikasikan calon petahana, Paket Sahabat.

Perwakilan diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Kupang, Marianus Minggo beserta empat orang Komisioner KPU Kota Kupang.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan SMPDKK menyampaikan pernyataan sikap kepada KPU Kota Kupang. Mereka menolak putusan Panwaslu yang mendiskualifikasikan Paket Sahabat dari daftar peserta Pilkada Kota Kupang 2017, karena dinilai cacat hukum.

“Kami menolak keputusan Panwaslu Kota Kupang tertanggal 7 November 2016. Ini sama saja mencederai keadilan masyarakat, karena bertentangan dengan norma hukum, mereka mengabaikan surat edaran dan rekomendasi Bawaslu Pusat Kota Kupang”, tutur Sokan Teibang, Jumat (11/11).

Putusan Panwaslu Kota Kupang menimbulkan rasa kecewa dan gelisah dari parpol pendukung Paket Sahabat dan masyarakat Kota Kupang.

“Ada keanehan saat KPU menyetujui pencalonan Paket Sahabat atas rekomendasi Panwaslu sebelumnya, tapi sekarang Panwaslu justru membatalkan rekomendasi itu”, ujar Ketua DPC PKB, Daniel Hurek.

Perwakilan SMPDKK lainnya meminta KPU Kota Kupang bertindak tegas dan independen dalam memberikan tindak lanjut putusan Panwaslu tersebut.

“KPU harus bisa memberikan ketenangan kepada SMPDKK demi masyarakat Kota Kupang”, ucap Thom a Toelle.

KPU Kota Kupang meminta masyarakat untuk memberikan dukungan, agar rapat pleno dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh pihak.

“Kami meminta dukungan semuanya, karena belakangan ini kami harus bekerja 24 jam setiap harinya”, ujar Ketua KPU Kota Kupang, Marianus Minggo.

Selain itu, KPU Kota Kupang juga harus memenuhi tenggat waktu tindak lanjut atas putusan Panwaslu Kota Kupang yang jatuh pada hari ini. Tindak lanjut tersebut harus diumumkan selambat-lambatnya pukul 24.00 WITA.

“Berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 Pasal 144 ayat 2, KPU Kota Kupang wajib menindaklanjuti maksimal tiga hari setelah menerima putusan Panwaslu Kota Kupang”, tutur Komisioner KPU Kota Kupang, Lodowyk Fredik.

Komisioner KPU Kota Kupang lainnya menambahkan bahwa sebelum melakukan pleno, KPU Kota Kupang juga telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi NTT dan KPU Pusat.

“Kami mohon maaf kemarin belum bisa menemui bapak ibu sekalian, karena kami harus berkonsultasi dengan KPU tingkat provinsi dan pusat sebelum mengambil keputusan.” pungkas Dani Ratu. (ADH)

TINGGALKAN BALASAN