Brigade Meo: Aksi 4 November Bertentangan Dengan Pancasila Dan UUD 1945

Para pengunjuk rasa berfoto bersama di pintu masuk Kantor DPRD NTT dengan Ketua DPRD Provinsi NTT, Anwar Puageno (Kemeja Putih) dan Ketua Komisi V Winstin Rondo (Safari Abu-Abu). (Gambar: Garinaji)

Kupang, Semarak.News – Aksi tanggal 4 November 2016 di Jakarta yang dilakukan ormas-ormas dan mahasiswa yang berujung rusuh, masih memberikan efek terhadap masyarakat di berbagai daerah. Pada peringatan Hari Pahlawan Kamis (10/11/2016), masyarakat NTT sebagai salah satu provinsi yang mayoritas warganya menganut agama Kristen, melakukan aksi unjuk rasa yang diwakili oleh Kelompok Brigade Meo di Halaman Kantor DPRD Provinsi NTT dan didepan Kantor POLDA NTT.

Aksi tersebut dimulai didepan kantor DPRD dan berakhir di halaman kantor DPRD setelah masa melakukan longmarch ke Kantor Polda NTT.

Masa unjuk rasa membawa tuntutan agar pemerintah pusat membubarkan FPI, HTI dan ormas-ormas radikal yang ada di Indonesia dan mengadili seluruh pihak yang melecehkan dan menginjak-injak ideologi pancasila. Pada kesempatan tersebut masa diterima oleh Ketua DPRD Anwar Puageno, Ketua Komisi V DPRD Winstin Rondo serta Wakapolda NTT Kombes Pol. Drs. Sumartono Jochanan.

Di sela-sela aksi tersebut, Sekretaris Umum Brigade Meo Irvan Bartels mengemukakan bahwa tujuan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Brigade Meo dalam memperingati Hari Pahlawan adalah sebuah bentuk kekecewaan masyarakat karena ideologi negara telah dilecehkn dan hukum dinegara sudah tidak bisa ditegakkan.

“Sebenarnya tujuan utama kami mengadakan aksi hari ini dikarenakan menurut saya dan orang-orang lain dapat melihat bahwa ideologi negara telah dilecehkan. Selain itu, hukum di negara sudah tidak bisa ditegakkan kepada pihak-pihak tertentu,” Ungkapnya.

Dengan adanya tebang pilih yang dilakukan kepada pihak-pihak tertentu, proses hukum tersebut telah melanggar pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Proses hukum harus ditegakkan kepada semua pihak.namun kenyataannya saat ini, proses hukum hanya dilakukan terhadap beberapa orang saja dan dapat dianggap aparat kemanan melakukan tebang pilih terhadap oknum-oknum tertentu. Apabila proses hukum memegang teguh dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka proses tersebut akan menjadi benar,” tambahnya.

Ditemui setelah aksi berlangsung, Koordinator aksi Irvan Lerik, pada kesempatan ini juga menngatakan bahwa aksi yang dilakukan di Kota Kupang pada hari ini bertujuan untuk mengimbangi aksi yang dilakukan di Jakarta dan menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat lima agama yang membela kemerdekaan dan demokrasi.

“Kita melakukan aksi hari ini adalah untuk mengimbangi aksi yang dilakukan kemarin di Jakarta. Karena bangsa Indonesia ini memilki lima agama bukan hanya Islam, sehingga kita bersama-sama membela kemerdekaan Indonesia bukan hanya Islam,” ungkapnya.

Namun, menurut pihaknya FPI saat ini menjadi organisasi ormas yang brutal dan tidak benar, dan tuntutan masa Brigade Meo adalah untuk mengusut dan memproses semua pihak yang melakukan penghinaan terhadap pancasila, presiden dan seluruh pihak yang telah melakukan provokasi untuk memecah belah NKRI.

”Fokus aksi yang kita lakukan hari ini adalah meminta pemerintah untuk membubarkan FPI, karena ormas itu sudah terlalu brutal dan tidak benar. Sehingga kita minta Ahmad Dani Buni Yani, Habib Rizieq dan pihak yang telah menghargai kepala Ahok seharga 1 Milyar,” tambahnya.

Pihaknya juga menambahkan bahwa jangan ada yang menyangkut pautkan politik dengan agama, video yang diunggah ke media sosial oleh Buni Yani telah dipotong dan menyebabkan kesalah pahaman, oleh karena itu masyarakat NTT yang bermayoritaskan kristen berdiri untuk membela Ahok.

Menurut informasi yang didapatkan, akan ada aksi lanjutan yang dilakukan oleh Brigade Meo dengan masa yang lebih besar apabila tuntutan yang disuarakan tidak digubris oleh pemerintah. (GS)

TINGGALKAN BALASAN