Bentuk Keseriusan KPU Banten Dalam Memfasilitasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Foto bersama anggota KPU dan perwakilan Penyandang Disabilitas

Serang, Semarak.news – Negara Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Hal tersebut tercantum dalam UU NO 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi dasar KPU (Komisi Pemilihan Umum) khususnya Provinsi Banten untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam menyampaikan hak pilih mereka.

KPU Banten bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) dan General Election Network for Disability (AGENDA) dalam melakukan berbagai sosialisasi terkait pentingnya hak pilih seluruh warga penyandang disabilitas.

Selain itu, KPU juga menunjukan bentuk keseriusan mereka dalam hak-hak penyandang disabilitas seperti melakukan pelatihan pemilu akses bagi KPU Kab/Kota se Provinsi Banten terkait pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu.

Agus Supriyatna (Ketua KPU Provinsi Banten) membenarkan hal tersebut ketika ditemui dalam acara Pelatihan Hak Penyandang Disabilitas (9/11/2016).

Terdapat sebanyak 4861 orang penyandang disabilitas yang sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Provinsi Banten.

“KPU akan mengakomodasi kepentingan dan tidak hanya secara retorika dalam melayani hak pilih penyandang disabilitas” tegasnya.

Kegiatan Pelatihan Hak Penyandang Disabilitas
Kegiatan Pelatihan Hak Penyandang Disabilitas

Jumlah tersebut tentunya merupakan jumlah yang cukup signifikan dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pilkada Banten 2017.

Namun perlu disadari bahwa validitas data terkait pemilih disabilitas yang dimiliki oleh KPU masih belum sesuai dengan kenyataan di Lapangan.

“Perlu adanya kerjasama antara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan masyarakat terkait pemantauan terhada penyandang disabilitas” ungkapnya.

Tidak semua masyarakat bersikap terbuka dengan petugas PPK maupun PPS dalam hal pendataan mengenai anggota keluarga yang mengalami disabilitas.

Sinergitas antara masyarakat dan petugas KPU sangat diperlukan dalam kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Banten 2017 khususnya terkait hak-hak pilih penyandang disabilitas.

“KPU akan mendesain TPS agar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas” ungkapnya.

Berdasarkan UU NO 8 Tahun 2016, aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam hal ini penyampaian hak-hak politiknya.

“Tanpa adanya kerjasama dengan JPPR dan AGENDA, KPU tidak akan dapat mengembangkan penyelenggaraan pemilu khususnya bagi penyandang Disabilitas” pungkasnya.

KPU bersama AGENDA dan JPPR memiliki harapan agar penyandang disabilitas tidak ragu dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Banten.

TINGGALKAN BALASAN