BNP2TKI Siap Benahi Tata Kelola Layanan TKI NTB

[Foto: semarak.news]

Mataram, Semarak.News – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap membenahi tata kelola layanan TKI melalu Program Poros Sentra Layanan TKI Terintegrasi di daerah asal. Hal ini ditandai dengan “Kick Off” program tersebut yang dilaksanakan di kantor Gubernur, Selasa (08/11/2016).

Acara kick off tersebut sebelumnya diawali dengan penyelenggaraan Rapat koordinasi yang membahasa secara dalam rencana aksi program di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 07 November 2016, dengan melibatkan 15 instasi terkait. Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi, yang hadir pada saat acara kick off menyambut baik dan sangat mendukung implementasi program Poros Sentra Layanan TKI Terintegrasi Daerah Perbatasan.

“Sudah lama kami menunggu program ini, semoga bisa segara dihadirkan di Nusa Tenggara Barat karena manfaat perlindungan warga yang bekerja keluar negeri menjadi prioritas kami.” Ujar Gubernur.

“Program ini dijalankan sesuai dengan arahan Pak Nusron, Kepala BNP2 TKI yang menginginkan adanya reformasi dan replikasi best practice dan menghadirkan layanan TKI yang bebas calo dan korupsi di wilayah NTB yang notabene merupakan daerah yang menyumbang banyak TKI.” Imbuh Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatangan “Komitmen Bersama Program Perbaikan Tata Kelola Layanan Tenaga Kerja Indonesia di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat”, oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Sumbawa, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Bima, Sekretaris Utama BNP2TKI, Dirjen Binapenta Kemenaker, Deputi Koordinator Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan dan Kemenko PMK, Kepala Kantor Wliayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Kepala Kantor Wilayah BPJS Nusa Tenggara Barat, dan disaksikan Pimpinan KPK.

dsc_2251

“Program ini pada dasarnya menyasar pada masalah utama TKI yang dihadapi khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu membangun kepercayaan publik menyangkut pengurusan dokumen TKI menjadi bersih, cepat dan tidak berbelit-belit, mewujudkan TKI mandiri secara ekonomi saat kembali, bahkan lebih mendalam lagi warga akan difasilitasi untuk semakin mandiri dan mengurus dokumen TKI sendiri”, ujar Hermono.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan yang hadir pada kesempatan itu, mengungkap besarnya praktek penyuapan, gratifikasi, perdagangan orang hingga pemerasan yang dilakukan terhadap TKI, dimulai dari proses rekruitmen, keberangkatan, proses bekerja hingga proses kembali ke daerah asal. Pada setiap tahap tersebut, ia mengungkap ada saja pelaku yang mengambil keuntungan terhadap TKI. Hal inilah yang menurut Basaria menjadi penyebab perlunya KPK untuk mengambil peran. Ia berharap peran KPK ini dapat menurunkan IPK (Indeks Prestasi Korupsi) Indonesia menurun.  Seluruh stakeholder harus punya kesepahaman bersama.” Jadi, harus dicari solusi bagaimana menindak oknum yang membuat masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bid. Koord. Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PMK, Sujatmiko mengungkap tingginya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk memulangkan TKI/TKW bermasalah. “Biayanya bisa mencapai + 100 miliar rupiah setiap tahun. Alangkah baiknya jika dana sebesar itu dapat kita alihkan untuk meningkatkan fungsi pendidikan vokasional (pendidikan khusus). Jadi lebih menitikberatkan kepada aspek pemberdayaan, bagaimana agar TKI kita punya modal keterampilan yang bisa diandalkan,” jelasnya. (DEE)

TINGGALKAN BALASAN