Deddy Manafe: Kemiskinan, Akar Human Trafficking di NTT

Ilustrasi Human Trafficking [Sumber: GettyImages]

Kupang, Semarak.news – Human trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih marak terjadi di NTT. Dari berbagai faktor yang menjadi pemicunya, kemiskinan merupakan akarnya.

Hal ini disampaikan oleh pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Deddy Manafe, saat dihubungi kontributor Semarak News melalui telepon (29/09).

Ia menjelaskan bahwa dalam kasus TPPO, terdapat banyak faktor. Apabila dijabarkan dari hulu ke hilir, maka hulunya ada di masyarakat sendiri yaitu kemiskinan. Hal ini salah satunya diakibatkan karena sempitnya lapangan pekerjaan di NTT.

“Lapangan kerja di NTT masih sempit, karena yang sesungguhnya terjadi adalah lahan yang tidak merata. Lahan di NTT masih sangat luas, mayoritas tanah dikuasai oleh penguasa tanah ulayat. Kemudian tanah-tanah tersebut dibagikan ke ahli waris. Karena sempit, lahan tersebut tidak dapat menunjang kesejahteraan, akibatnya kemiskinan.”, jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kemiskinan mendorong penduduk usia kerja untuk keluar daerah mencari pekerjaan. Kebetulan bekerja di luar negeri “dibuka”, maka tenaga kerja NTT mulai mengalir ke luar negeri.

“Di saat yang sama, kualitas tenaga kerja NTT masih rendah. Mereka kurang dibekali dengan skill yang mumpuni, akibatnya tidak memenuhi syarat kualifikasi sertifikasi untuk bekerja di luar negeri. Hal itu menjadi sasaran empuk untuk para trafficker”, ujar dosen yang sekaligus menjabat sebagai Pembantu Dekan 1 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Undana tersebut.

Ia menambahkan bahwa faktor geografis NTT yang berbentuk pulau-pulau, terpencil, dlsb. menyebabkan ruang pemalsuan dokumen masih sangat besar. Hal tersebut menjadi peluang para trafficker untuk memainkan peran. Belum lagi kalau ada oknum nakal dari pejabat administrasi yang turut berperan memalsukan dokumen dengan imbalan tertentu tentunya.

Selanjutnya, menurutnya yang menjadi kendala adalah fasilitas untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas. Balai Latihan Kerja (BLK) masih terbatas. Oleh karena itu trafficker menjerat tenaga kerja NTT dengan alasan kursus keluar.

Selain itu, hal yang menjadikan human trafficking masih marak di NTT adalah kurang optimalnya kinerja Gugus Tugas Anti Trafficking. Ia menjelaskan bahwa terdapat Gugus Tugas Anti Trafficking, namun ada satu hal yang masih menjadi persoalan, yaitu masalah koordinasi.

“Koordinasi masih menjadi persoalan. Penting untuk ditegakkan karena di pintu keluar bandara sendiri, paling kurang ada 44 stakeholder yang ada di sana. Itulah yang menjadikan susahnya koordinasi. Ini menjadi titik rawan untuk trafficker. Pintu keluar masih bermasalah”, kata pria yang termasuk pendesain Gugus Tugas generasi satu dan dua tersebut.

Selain itu, adanya persoalan penegakan hukum membuat masalah TPPO menjadi semakin pelik di NTT. Ia menilai bahwa sesungguhnya Undang-Undang TPPO merupakan UU yang paling sulit untuk ditegakkan.

“Dari lokus saja ada 3 Tempat Kejadian Perkara yaitu asal, transit, dan tujuan. Dari segi modus, terdapat enam modus dan delapan bentuk, apabila dijabarkan, maka akan bersinggungan dengan 17 UU yang berbeda, mulai dari KUHP, UU Kependudukan, UU Ketenagakerjaan, dll.”, kata Deddy.

Akibatnya penegak hukum akan kesulitan untuk menerapkan ketentuan UU TPPO, sehingga perlu adanya petunjuk pelaksanaan penerapan UU TPPO.

Deddy juga menjelaskan bahwa UU TPPO merupakan UU yang membutuhkan biaya mahal. Karena dari segi lokus, apabila daerah asal, transit, dan tujuan berbeda, bahkan hingga luar negeri, maka akan timbul pertanyaan, apakah ada anggaran untuk mengirim penyidik ke tempat-tempat tersebut.

TINGGALKAN BALASAN