Proyek Listrik “Mangkrak” di NTB

Kepala Distamben NTB (kiri) dan Manajer Operasi Konstruksi Unit Induk Pembangunan NTB (kanan) saat menjelaskan proyek PLTU Bonto. [Foto: Muchlis/SN]

Mataram, Semarak.news – Proyek listrik yang digadang-gadang sebelum pemerintahan Jokowi ternyata ada yang tertunda pembangunannya, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonto yang berada di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Proyek PLTU Bonto yang mulai dikontrak pada Juli 2008 dan ditargetkan selesai pada tahun 2010, tertunda pembangunannya selama empat tahun karena progres pembangunan tidak signifikan atau hanya mencapai 79% pada Oktober 2012, sehingga PLN memutus kontrak tersebut.

“Tidak signifikan peningkatan progressnya,” ungkap Manajer Operasi Konstruksi Unit Induk Pembangunan XI Wilayah Nusa Tenggara, Ir. Bambang Eko Widodo kepada wartawan di kantornya, Senin (7/11/2015).

Setelah munculnya isu proyek PLTU Bonto terbengkalai, pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah dan pusat, beserta Black & Veatch International Company (BVI) perusahaan milik Amerika Serikat melakukan assessment untuk meninjau dan mengobservasi proyek tersebut.

Namun sampai saat ini PLN Unit Induk Pembangunan XI Nusa Tenggara mengklaim belum mendapatkan hasil penilaian tersebut, apakah proyek PLTU Bonto akan dilanjutkan atau tidak.

“Apakah dilanjut, apakah ga dilanjut, lah ini masukan dari ini,” papar Eko.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, M Husni pun menjelaskan kepada wartawan bahwa terhentinya pembangunan PLTU tersebut berdampak pada pelayanan PLN menjadi tidak optimal untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di Bima.

“Sistem Bima dan Sumbawa dinilai dalam kondis siaga, sehingga apabila terjadi pemadaman listrik di Bima dan Sumbawa diduga disebabkan selisih besar daya mampu sistem listrik dengan beban puncak kurang dari 5 Mega Watt, padahal idealnya di Pulau Sumbawa seharusnya memiliki cadangan daya sebesar 10 Mega Watt hingga 15 Mega Watt,” katanya.

Pada dasarnya kondisi pemenuhan listrik dari PLN kepada masyarakat di Bima masih belum optimal karena kehandalan sistem pembangkit listrik yang dimiliki PLN sekarang hanya berbanding tipis dengan cadangan daya listrik yang dimiliki, sehingga terjadi kekhawatiran tidak adanya cadangan daya listrik ketika terdapat permasalahan pada pembangkit listrik.

Kadis menambahkan bahwa pemerintah provinsi sudah melakukan upaya penyampaian permasalahan tersebut ke pemerintah pusat dan BUMN agar segera ditangani dan memberi keputusan terkait kelanjutan pembangunan PLTU Bonto.

“Secara teknis kecil kemungkinannya bagi perusahaan baru untuk melanjutkan proses pembangunan PLTU karena kondisi bangunan sudah terlalu buruk dan bangunan fisik yang tidak ditindaklanjuti sudah berkarat,” lanjutnya. [MN]

 

TINGGALKAN BALASAN