Vanuatu-Amerika Teken Perjanjian Shiprider

Vanuatu menyusul negara Pasifik lainnya untuk meneken kesepakatan Shiprider dengan Amerika

Menteri Dalam Negeri Vanuatu. Alfred Maoh dan Duta Besar Amerika untuk Vanuatu, Catherine Ebert-Gray saat menandatangani pakta Shiprider [Foto: VDPt/Len Garae]

Port Vila, Semarak.News – Menteri Dalam Negeri Vanuatu (Minister of Internal Affairs), Alfred Maoh dan Duta Besar Amerika untuk Vanuatu, Catherine Ebert-Gray menandatangani Kesepakatan Penegakan Hukum (Law Enforcement Accord) (31/10), termasuk pendandatanganan Shiprider Agreement (31/10).

Kesepakatan ini adalah kesempatan pertama antar Vanuatu-Amerika yang bertujuan untuk mencegah masuknya kapal-kapal ilegal di perairan Vanuatu. Selain itu, hadirnya perjanjian ini adalah satu satu usaha untuk mengurangi penangkapan ikan ilegal, tidak terlapor, dan tidak tar-regulasi (IUU).

Hal ini krusial mengingat setiap tahunnya $400 juta pendapatan dari negara-negara Pasifik raib karena aktivitas laut ilegal. Sebelumnya, pemerintah Palau, Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Cook, termasuk Kiribati, telah meneken perjanjian dengan Amerika dalam hal pengamanan perairan.

“Tujuan kami adalah memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik, termasuk memperkuat hubungan maritim yang solid di perairan Pasifik. Kerja sama bilateral shiprider dengan Vanuatu inilah salah satu bukti nyata perealisasian tujuan tersebut.” Ujar Ebert-Gray.

Kerjasama bilateral

Amerika mulai menjalin kerja sama bilateral dengan Vanuatu semenjak 1986, enam tahun pasca kemerdekaan Vanuatu atas Perancis dan Inggris. Duta Besar Amerika untuk Vanuatu sejatinya merangkap dua jabatan. Pertama, ia berdinas di Papua New Guinea, kedua ia juga berkedudukan di Vanuatu. Kedua negara memiliki komitmen yang sama untuk memenjunjung tinggi demokrasi, keamanan, dan pembangunan.

Kendati demikian, perdangan antar dua negara masih terbatas. Amerika setiap tahun menyuplai dana sebesar $21 juta untuk pengembangan penangkapan tuna. Hal ini diatur dalam perjanjian Multilateral Tuna Fisheries Treaty. Kedepannya, hubungan antara dua negara ini akan semakin kompleks, tidak hanya terbatas pada keamanan laut dan perikanan.(DZK)

TINGGALKAN BALASAN