NTT Darurat Human Trafficking, Pemerintah Pusat Perlu Turun Tangan

Ilustrasi Human Trafficking [Sumber: GettyImages]

Kupang, Semarak.news – “NTT Darurat Human Trafficking”. Kalimat tersebut mungkin tidak terlalu berlebihan, melihat kenyataan bahwa banyak korban human trafficking yang berasal dari NTT. Terlebih beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan NTT sebagai daerah darurat human trafficking. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan peran Pemerintah Pusat yang masih dinilai kurang.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat human trafficking, Deddy Manafe, saat dihubungi kontributor Semarak News via telepon beberapa waktu yang lalu (23/09).

Ia mengatakan bahwa peran Pemerintah Pusat masih kurang maksimal dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau biasa dikenal dengan istilah human trafficking di NTT. Padahal Pemerintah Daerah telah berupaya semaksimal mungkin, namun anggaran kurang memadai.

“Pemerintah Daerah kita sampai berdarah-darah tapi apa daya APBD sangat minim sekali. Harus ada langkah dari Pusat, karena yang keluar negeri itu anak Indonesia.”, ujar Deddy.

Dosen yang menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum di Universitas Nusa Cendana Kota Kupang itu juga menyayangkan tidak dicantumkannya nomenklatur dana penanganan bencana kemanusiaan dalam APBN. Karena selama ini hanya ada dana untuk bencana alam yang tidak tahu kapan datangnya. Sedangkan, bencana kemanusiaan pasti ada setiap tahunnya.

Ia menambahkan, dari segi politik anggaran, APBD NTT tidak akan bisa memecahkan permasalahan TPPO. Oleh karena itu, perlu adanya langkah afirmasi dari Pemerintah Pusat minimal kucuran APBN atau fasilitas nasional yang dapat digunakan untuk penanganan

“Kalau mengandalkan APBD atau fasilitas daerah, kapasitas kita jauh dari memadai.”, pungkasnya. (MD)

TINGGALKAN BALASAN