Buruh Jatim Tolak UMP 2016: Ini Namanya Degradasi Kesejahteraan

UMP
Aksi buruh menolak penetapan UMP Jawa Timur di depan Gedung Negara Grahadi [Sumber: Arsip Semarak News]

Surabaya, Semarak.news – Selasa (1/11/2016), ratusan buruh di Jawa Timur yang tergabung dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Persatuan Pekerja/Buruh Sidoarjo (PPBS), GAPB SIER, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), SP LEM, Serikat Pekerja Nasional (SPN), FSRP, dan beberapa organisasi buruh lainnya kembali melaksanakan aksi unjuk rasa menolak penetapan UMP Jawa Timur.

UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada hari yang sama sebesar Rp 1.388.000 dinilai terlalu rendah oleh para buruh.

“Kalau dari Rp 3.100.000 diturunkan menjadi Rp 1.388.000 ini namanya degradasi, penurunan kesejahteraan,” ujar Sutadji, Ketua SPKEP SPSI Jatim.

KSPI Jatim Tuntut Pemprov Batalkan Penetapan UMP

UMP yang telah ditetapkan diambil dari UMK terendah di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.285.000 dengan penyesuaian inflasi sebesar 8,25%, sehingga menghasilkan nominal Rp 1.388.000. Sementara itu buruh menuntut UMP tersebut menyesuaikan dengan  UMK tertinggi seperti di Kota/Kabupaten Mojokerto, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan, sebesar Rp 3.100.000, sehingga dengan penyesuaian inflasi menjadi sekitar Rp 3.700.000.

“Kami tetap menolak UMP karena setiap kota telah memiliki UMK dan tiap daerah tidak dapat disamakan. Daerah seperti Pacitan dan Trenggalek yang merupakan daerah agraris tidak bisa disamakan dengan daerah ring satu yang sektor utamanya industri,” lanjut Sutadji ketika dimintai keterangan oleh media.

Buruh berpendapat bahwa UMP hanya dapat diterapkan di provinsi dengan disparitas UMK yang tidak terpaut jauh seperti DKI Jakarta. Sementara itu untuk provinsi seperti Jawa Timur perlu ditetapkan UMK agar kesejahteraan buruh di daerah dengan sektor utama industri dapat terangkat.

“Kita akan terus menyerukan tuntutan hingga UMK diberlakukan. Batas terakhirnya hingga empat puluh hari sebelum pemberlakuan UMP pada 1 Januari 2017. Kita akan terus mendesak pemerintah hingga batas akhir tanggal 21 November,” tambah Sutadji.

Selain aksi tersebut, di waktu yang bersamaan juga berlangsung aksi unjuk rasa serupa oleh buruh di sejumlah titik lainnya di Surabaya. Kebijakan pemerintah yang oleh buruh dinilai mendukung kapitalisme di Jawa Timur merupakan penyebab utama aksi besar-besaran tersebut. Sementara itu pada kesempatan lain saat aksi oleh F.SP.KEP-KSPI (17/10/2016), Kadisnakertransduk Jatim Sukardo telah menekankan bahwa nantinya UMP tersebut akan gugur dengan sendirinya setelah ditetapkan UMK yang dijanjikan paling lamat pada 21 November 2016. (MI)

TINGGALKAN BALASAN