Aksi di Mapolda Sumut: Selidiki Korupsi Pejabat di Padang Lawas dan Mandailing Natal

Medan, Semarak.news – DPP Aliansi Mahasiswa Bersatu Tapanuli Bagian Selatan (DPP AMB-TABAGSEL) melakukan unjuk rasa di Mapolda Sumatera Utara menuntut diselidikinya masalah korupsi yang ada di Kabupaten Padang Lawas dan Mandailing Natal (Kabupaten di Tapanuli bagian selatan). (1/11/2016)

Sedikitnya 15 orang massa meminta Mapolda Sumatera Utara menyelidiki dugaan-dugaan korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat di abupaten Padang Lawas dan Mandailing Natal.

“Setelah kami melakukan investigasi di lapangan, para pejabat di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan banyak melakukan korupsi. Dana-dana yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah dan mensejahterakan rakyat, tidak terealisasi optimal” kata koordinator lapangan aksi, Ali Muksin Hasibuan.

Pihaknya mendapati enam indikasi adanya korupsi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikasi yang ditemukan oleh pihaknya antara lain:

  • Dana Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimalisasi Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 yang diduga fiktif.
  • Beberapa Kelompok Tani se-Kabupaten Padang Lawas Utara menyatakan tidak pernah menerima Dana Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimalisasi Lahan Tanaman Pangan.
  • Dugaan korupsi Mantan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014 pada kegiatan Sosialisasi Penyalahgunaan Napza, Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi keluarga miskin, dan kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan serta anak nakal.
  • Dugaan pungli Penyetoran Kontraktor pada Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Irigasi.
  • Dugaan pungli oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap Kepengurusan Administrasi Pencairan Dana Desa tahun 2015-2016 dengan alasan mempermudah pencairan dana di Bank yang telah ditentukan.
  • Dugaan pemotongan dan pungli dana Bansos berupa kegiatan pengembangan optimalisasi lahan Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2015 di Kabupaten Mandailing Natal.

Selama ini penegakan hukum tidak optimal hingga menyebabkan banyak masyarakat menganggap penegakan hukum di Indonesia rendah. Penyebabnya antara lain berada pada sistem peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum.

“Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahkan menyebutkan bahwa 56% publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan 29,8% lainnya yang menyatakan puas. Sisanya tidak menjawab. Ini semua menunjukkan rendahnya wibawa hukum” tambah Ali Muksin.

Sebagai penegak hukum yang masih memiliki kepercayaan di masyarakat, Polisi diminta terus menegakkan hukum tanpa memandang status seseorang dan memeriksa temuan ABB-TABAGSEL.

Minggu depan hari Selasa (8/11/16) kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak dan membawa bukti awal untuk pemeriksaan. (KUI)

TINGGALKAN BALASAN