Buruh: Pemerintahan Jokowi-JK Gagal!

Massa aksi unjuk rasa membawa poster dan spanduk

Medan, Semarak.news – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Gubernur dan DPRD Sumatera Utara (20/10). Unjuk rasa diikuti oleh sekitar 200 orang yang merupakan anggota FSPMI dan perwakilan pekerja dari tiap-tiap perusahaan.

Dalam unjuk rasanya, buruh menyatakan bahwa dalam 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK telah gagal dalam mensejahterkan rakyat khususnya buruh. Kebijakan pemerintah Jokowi-JK selama ini hanya memanjakan pihak pengusaha dan malah menyengsarakan buruh. Contohnya seperti PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. “PP 78 Tahun 2015 hanya akan menguntungkan pihak pengusaha. Dengan PP itu, setelah dihitung-hitung, kenaikan upah minimum buruh di Sumatera Utara hanya 8,25%, hanya naik Rp 185.000,00”. kata Ketua Konsulat FSPMI Medan, Aven Manurung.

Selain itu terdapat kebijakan lain yang dinilai tidak adil dan menciderai hati buruh, yaitu kebijakan Tax Amnesty. “Perusahaan yang pengahasilan dan uangnya banyak, tidak membayar pajak malah diampuni oleh pemerintah. Kita buruh merasa diciderai hati kita! kita buruh taat bayar pajak, dari lahir sampai mati, dari beli makan, baju, celana dan semuanya pakai pajak, tapi malah kita yang disengsarakan”, tambahnya.

Dalam kesempatan aksi unjuk rasa itu, buruh juga menuntut adanya jaminan pensiun buruh di Indonesia dinaikkan. “Jaminan pensiun buruh di Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, maka perlunya pemberian jaminan pensiun yang lebih layak”. kata Tony Rickson Silalahi, Sekertaris DPW FSPMI Sumut. Pihaknya juga menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing, kontrak, harian lepas, dan borongan. “Saat ini kaum buruh Indonesia masih tetap diperlakukan seperti budak di negara sendiri melalui praktek sistem kerja outsourcing, kontrak, harian lepas, dan borongan”, tambah Tony.

Dalam aksinya di depan Kantor DPRD Sumut, FSPMI juga meminta kepada pihak DPRD Sumut untuk mengeluarkan surat tertulis terkait penolakan PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. “FSPMI akan berencana menggugat PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, maka dari itu DPRD harus membuat surat tertulis penolakan terkait PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang nantinya kita akan gunakan”, kata Tony.

Menangggapi tuntutan kelompok buruh Anggota DPRD Sumut Komisi D, Syah Afandin mengatakan bahwa dirinya akan mengusahakan untuk minimal kenaikan buruh sebesar 20% dan akan merekomendasikan pemerintah untuk mengkaji ulang PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Selain itu untuk menindak lanjuti tuntutan buruh DPRD akan mengundang perwakilan buruh untuk mendiskusikan terkait perancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja. (RDK)

TINGGALKAN BALASAN