Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Jaringan Mahasiswa Pejuang Surabaya Kembali Turun Aksi

Jaringan Mahasiswa Pejuang
Demo Jaringan Mahasiswa Pejuang di depan Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya [Sumber: Arsip Semarak News]

Surabaya, Semarak.news – Pasca dua tahun pemerintahan pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2016, ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) kembali turun ke jalan untuk menuntut janji-janji pemerintahan Jokowi-JK.

Mahasiswa yang terdiri dari gabungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Left Democratic Force (LDF), memulai aksi dengan longmarch dari Jalan Taman Simpang hingga depan Gedung Negara Grahadi melalui Jalan Pemuda, yang kemudian dilanjutkan menuju gedung DPRD Kota Surabaya.

Unjuk rasa tersebut diselingi juga dengan aksi teatrikal oleh mahasiswa. Aksi juga sempat diwarnai pembakaran spanduk dan kericuhan antara massa dengan petugas. Akibat hal tersebut, pagar DPRD Kota Surabaya hingga mengalami kerusakan.

Dalam aksi kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam JMP mengangkat tema “2 Tahun: Menuntut Janji Jokowi-JK”. Pada kesempatan tersebut JMP menagih janji-janji pemerintahan Jokowi-JK, di antaranya terkait penegakan hokum dan HAM, masalah kebhinekaan, ekologi, agraria, polemik ekonomi, serta kedaulatan negara.

“Kemarin kita sudah melakukan kajian dari Jaringan Mahasiswa Pejuang, pemerintahan Jokowi-JK saat ini kurang relevan dengan apa yang dijanjikan dalam Nawacita,” ujar Sultan Hermanto Sihombing, perwakilan dari GMKI.

Sultan turut menekankan pada permasalahan jiwa toleransi bermasyarakat dan bernegara yang mulai runtuh di diri rakyat Indonesia. Berbagai kasus penyerangan terhadap rumah ibadah seperti yang terjadi di Tolikara, Aceh Singkil, dan yang terbaru di Tanjung Balai adalah bukti rendahnya tingkat toleransi tersebut.

Menyikapi berbagai hal tersebut, JMP melayangkan sembilan buah tuntutan pada Nawa Cita Jokowi-JK melalui DPRD Kota Surabaya yang diwakili Syaifudin Suri (Ketua Komisi C), Suhadar (Anggota Komisi C), dan Agung Prasojo (Anggota Komisi C).

“Atas informasi yang masuk ke DPRD kami siap menampung sesuai domainnya,” ungkap Syaifudin dalam tanggapannya terhadap tuntutan mahasiswa.

Syaifudin turut menuturkan bahwa pihaknya mengharapkan adanya solusi dari mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa di samping dapat memberikan sebuah tuntutan, mahasiswa sebagai ujung tombak pemikir bangsa harus mampu memberikan solusi yang aplikatif.

“Yang jelas kita akan terus mengawal. Harapannya apa yang kita tuntut di sini dari Nawa Cita dengan program-program Pak Jokowi bisa sampai pusat,” kata Gunarko Arianto, ketua KAMMI Surabaya, saat diwawancarai setelah pelaksanaan mediasi.

Gunarko menambahkan bahwa terdapat sedikit kekecewaan mahasiswa karena tidak dapat menemui pejabat di Gedung Negara Grahadi sesuai rencana awal. Dirinya turut menuturkan bahwa akan terus terjadi ekskalasi tuntutan, yang akan disampaikan pada momen-momen selanjutnya, seperti Peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2016 mendatang. (MI)

TINGGALKAN BALASAN