Tolak Pembangunan Awning, GNP 33 Datangi Pemkot Palembang

[Sumber: Daus.Photo], Massa GNP 33 Tiba DI Pemkot Palembang

Palembang, Semarak.News-  Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 lakukan Aksi Unjuk Rasa yang diawali dengan longmarch dari Pasar 16 Ilir hingga Pemkot Palembang,” Tolak Awning!, Serahkan Pengelolaan Pasar Lorong Basah kepada Para Pedagang!,“ seruan Edo Rizky, Kordinator Aksi demo GNP 33. (19/10)

Sekitar 500 orang pedagang yang tergabung dalam GNP 33 melakukan aksi demo di Pemkot Palembang menyampaikan aspirasinya kepada Pemkot yang dianggap mengacuhkan surat atensi dari pedagang atas penolakan pembangunan awning dan kios di pasar lorong basah. “ Surat atensi, delegasi dan permintaan audiensi dari kami, telah berkali- kali kami sampaikan ke Pemkot Kota Palembang, tapi pemkot seakan tidak ada niatan untuk menanggapi surat tersebut, buktinya hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Pemkot Palembang.” Buka Edo dalam aksinya.

Sementara Koordinator Lapangan, Darwis menyampaikan tuntutan para pedagang kepada pemkot Palembang, tuntutan tersebut antara lain:

  1. Meminta Walikota Palembang Untuk menghentikan segala rencana pembangunan kios (awning) di Pasar 16 Ilir lorong basah yang merupakan sarana akses jalan sehingga awning dapat mengganggu pengguna jalan.
  2. Meminta Walikota Palembang untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan dan penataan PKL kepada para pedagang.
  3. Meminta Walikota Palembang untuk menghentikan segala wacana jual beli atau sewa menyewa Kios yang akan memberatkan para PKL

Aksi ini diterima oleh pihak Pemkot Palembang yang diwakili oleh Asisten IV, Agus Kelana dan Dirut PD Pasar Palembang Jaya, Asnawi P.Ratu, yang kemudian dilakukan audiensi dengan perwakilan 10 orang dari GNP 33.

Setelah Audiensi, Asnawi saat diwawancara mengatakan bahwa terjadi kesalahpahaman antara PD Pasar dengan pedagang, kondisinya PD Pasar tidak pernah menerima surat atensi itu, dan yang menjadi masalah lain ialah adanya oknum yang melakukan pungli dengan mengatasnamakan PD Pasar dalam bentuk karcis palsu untuk pembayaran dana retribusi.

“PD Pasar pada prinsipnya ya berjuang bersama pedagang, supaya mewujudkan pasar yang lebih baik dan ideal, dengan apa? Ya, tentu melakukan penataan dan pembangunan pasar lorong basah. Tapi perlu diketahui, selama ini pembayaran retribusi oleh PKL tiap harinya merupakan ulah para oknum yang melakukan pungutan liar, karena selama ini PD Pasar tidak pernah menarik dan menerima uang retribusi tersebut.” (Jelasnya)

Sementara itu, Asisten IV Setda Kota Palembang, Agus Kelana menyampaikan bahwa permasalahan ini hanyalah kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi antara pedagang dan PD Pasar. “Untuk kedepannnya akan dibentuk TIM atau komite terpadu untuk mengatasi permasalahan pasar lorong basah baik retribusi dan pembangunan.” (Putusnya)

Setelah penjelasan hasil audiensi kepada massa lain yang menunggu, para pedagang yang tergabung dalam GNP 33 dapat menerima keputusan audiensi, dan massa membubarkan diri dari pemkot  dengan tertib.(FIR)

TINGGALKAN BALASAN