Selamatkan Lahan Gambut Kami

sumber : DRG/SN)

Palangka Raya, Semarak.News –  Pengembangan Lahan Gambut 1,4 Juta Hektar, di Kalimantan Tengah merupakan gambaran nyata pengrusakan kawasan gambut secara Terencana (melalui penerbitan Inpres dan dokumen perencanaan), terstruktur (melibatkan kelembagaan dari tingkat pusat sampai kedaerah), masif (dilakukan secara bersama-sama).

Pemilik hutan sosial Jumpun Pambelum, Januminro mengatakan,” awalnya direncanakan 1 juta  hektar, namun dalam perkembangan menjadi lebih dari 1,4 juta hektar. Dilapangan, banyak kawasan hutan rawa gambut dirusak, dibuat kanal primer, sekunder dan tersier.
Meskipun direncanakan secara matang dengan melibatkan banyak pihak, proyek tersebut gagal total menjadi lumbung padi nasional.  Akibatnya,  bencana kebakaran selalu menimbulkan masalah setiap tahun, dan memuncak setiap periode 5 tahun/sekali, diawali tahun 1997″.

Pasca kegagalan proyek 1,4 juta hektar, kawasan ex PLG bukannya direstorasi, namun sebaliknya bertambah parah. Pengrusakan kawasan pasca kegagalan dapat dilihat pada peta yang ditampilkan. Garis berwarna merah merupakan kanal ex PLG, sementara garis-garis hijau, merupakan kanal-kanal yang dibuat oleh Pemda dan oknum masyarakat.  Dari peta tersebut, terlihat nyata, kerusakan dengan kanalisasi, lebih hebat di era reformasi dibandingkan era orde baru.

Dari berbagai dokumen Perencanaan yang sudah dibuat, dipastikan persoalan kanalisasi pasca PLG luput dari perhatian para pakar yang membuat perencanaan. Peta yang ditampilkan, merekam dengan jelas, hanya pada 2 Desa, kanal Pasca PLG yang dibuat Pemda dan Okunum, lebih panjang dari kanal ex PLG).

Menurut Januminro, BRG perlu didampingi POLRI dan KPK untuk menelisik kerja-kerja di areal ex PLG yang dilakukan oleh Pemda dan Oknum.  Kementrian LHK juga harus bertindak, karena  kawasan tersebut masuk dalam area moratorium gambut.

“semua pihak harus ambil bagian untuk segera melakukan moratorium pembuatan kanal baru, menata kawasan, revegetasi, dan menutup kanal yang telah dibuat,” ujarnya.

Para pihak harus cermat dalam bekerja, masih tidak bisa dilupakan, beberapa pejabat setingkat Menteri terlibat dalam kerja tak beres dalam proyek PLG, sehingga harus berurusan dengan hukum.

Juminro berharap agar BRG selalu transparan dan menjaga akuntabilitas ( tidak KKN ) dalam kegiatan Restorasi gambut.  Harapan juga untuk BRG, agar fokus pada 6 wilayah, bukan melebarkan, kegiatan pada wilayah di luar tugas yang diamanatkan.

“Sejatinya banyak persoalan ditingkat tapak berpotensi menggagalkan restorasi gambut”, tutupnya.

Dikutip dari media sahabat dan disetujui oleh sang penulis: Dicky Ricardo Gultom (FA).

TINGGALKAN BALASAN