KSPI Jatim Tuntut Pemprov Batalkan Penetapan UMP

KSPI
Aksi unjuk rasa oleh KSPI di depan Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya [Sumber: Dokumentasi Semarak News]

Surabaya, Semarak.news – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi, dan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (F.SP.KEP-KSPI) kembali beramai-ramai memenuhi Jalan Guberur Suryo di depan Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya pada hari Senin (17/10/2016) dalam rangka menyampaikan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh.

Dalam aksinya, buruh yang tergabung dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya tersebut menuntut beberapa hal, seperti penurunan harga gas alam dan tarif dasar listrik (TDL), penolakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim, peningkatan kualitas pelayanan BPJS, serta perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Gresik.

“Kita menuntut kepada Pakde Karwo, untuk tahun 2017 besaran UMK yaitu antara 25% hingga 30%, atau berkisaran sekitar 3,7 juta rupiah,” ungkap Teguh Murdiyono selaku Korlap aksi tersebut.

Teguh mengungkapkan bahwa nilai UMK tersebut layak bagi buruh karena Indonesia adalah negara yang kaya raya. Selain itu, Teguh juga mengungkapkan tuntutan buruh terkait penurunan harga gas alam Indonesia yang saat ini berkisar pada harga $9,6-$10/MMBTU dan dinilai terlampau tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

“Kami meminta kepada PU Jawa Timur, segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Jalan-jalan yang rusak itu tidak sedikit di wilayah Manyar, Sembayat yang di Gresik, kemudian Karangandong, Legundi, daerah Krian bypass, kemudian Sidoarjo Kota habis kena air. Banyak kawan-kawan yang mendapatkan resiko kecelakaan sampai meninggal dunia,” ujar Ketua KSPI Jatim Sunandar.

Selain terkait infrastruktur jalan, dirinya juga menekankan pada peningkatan pelayanan BPJS dan penghapusan kamar VIP pada seluruh rumah sakit di Jawa Timur. Pihaknya merasa bahwa keberadaan kamar VIP tersebut membatasi ketersediaan kamar yang seharusnya dapat digunakan untuk pasien peserta BPJS yang kurang mampu.

Menyikapi tuntutan tersebut, Sukardo (Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim), mewakili Gubernur Jawa Timur yang berhalangan hadir, mengatakan bahwa Pemprov Jatim akan mengakomodir tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan pihak buruh dalam mediasi di Gedung Grahadi.

Buruh yang diwakili oleh Sunandar menyampaikan apresiasi kepada pihak Pemprov Jatim yang telah mengakomodir tuntutan mereka. Namun demikian, buruh akan tetap mengawasi realisasi tuntutan tersebut secara berkelanjutan untuk membuktikan keseriusan pemerintah. (MI)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN