Diplomasi ULMWP dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Papua

Rakyat Papua membawa bendera merah putih dengan bangga (cenderawasihpapua.blogspot.co.id)

Narendra Kusuma

Isu kemerdekaan Papua kembali menghangat. Isu yang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia anggap sebagai permasalahan internal kini telah memasuki kategori eksternal setalah berbagai Negara dan kelompok dari luar negeri turut campur tangan, baik dalam mendukung kemerdekaan Papua secara langsung maupun berusaha menjadi mediator antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis Papua.

Beberapa negara kawasan Pasifik yang tergabung dalam Melanesia Spearhead Group (MSG), seperti  Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga secara terbuka telah memberikan dukungannya bagi kemerdekaan Papua (mendukung adanya referendum) yang disampaikan pada Sidang umum PBB di New York pada akhir September lalu dan direncanakan ULMWP akan memperoleh status anggota tetap di MSG pada Desember mendatang.

Selain itu, beberapa dukungan tak langsung juga bermunculan dari berbagai kelompok yang berasal dari berbagai negara, seperti dukungan kelompok gereja di Australia dan Selandia Baru, perlindungan Inggris terhadap Benny Wenda (pemimpin gerakan kemerdekaan Papua) serta dukungan dari Afrika.

Datangnya dukungan dari berbagai negara dan kelompok terhadap separatis Papua diyakini sebagai buah dari usaha diplomasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP). ULMWP merupakan organisasi payung yang lahir lewat pertemuan yang dihadiri para pemimpin  organisasi perjuangan kemerdekaan Papua di antaranya Negara Federal Republik Papua Barat, West Papua National Coalition for Liberation, dan Parliament National West Papua di Saralana, Port Vila, Vanuatu, pada 30 November hingga 6 Desember 2014. Pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah Vanuatu,  menghasilkan satu deklarasi yang disebut Deklarasi Saralana.

Para motor penggerak lahirnya ULMWP adalah generasi kelahiran 1970-80an yang merasakan sendiri berbagai peristiwa kekerasan selama puluhan tahun yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk memberangus gerakan separatis di Papua. Mereka juga mengecap pendidikan yang baik sehingga muncul kesadaran untuk menggali sejarah masuknya Papua di Indonesia.

Sejak diresmikan hingga saat ini, ULMWP secara pro aktif mencari dukungan Internasional bagi kemerdekaan Papua. Dukungan yang diberikan oleh negara-negara Melanesia dirasa kurang cukup sehingga mereka meminta perhatian hingga ke Inggris. Pada Selasa, 3 Mei 2016 diadakan Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Parlemen London, Inggris. IPWP didirikan oleh aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen dari Vanuatu, Inggris dan Papua Nugini pada 2008. Kelompok ini terinspirasi oleh keberhasilan Parlemen Internasional untuk Timor Timur. Salah satu pendirinya adalah Benny Wenda dari Wamena, Papua yang menetap di Inggris sejak 2002.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Tonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva; Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone; Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk West Papua di MSG, Rex Horoi; Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu; Gubernur Provinsi Oro, PNG, Gary Jufa; Tuan Harries dari Pentregarth, Kerajaan Inggris, house of lords, RT. Pemimpin oposisi Inggris yang juga memimpin Partai Buruh di Inggris, Hon Jeremy Corbyn MP; Benny Wenda, juru bicara internasional dari ULMWP, Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, dan beberapa anggota lain dari Parlemen Inggris.

Pada pertemuan tersebut melahirkan Deklarasi Westminster, yang berisi :

  1. Menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di West Papua tidak bisa diterima.
  2. Peringatan bahwa tanpa aksi internasional, Orang West Papua sedang menuju pada resiko kepunahan.
  3. Menyatakan kembali hak orang asli West Papua untuk mendentukan nasibnya sendiri.
  4. Mendeklarasikan Aksi Pemilihan bebas tahun 1969 sebagai tindakan kotor yang melanggar prinsip-prinsip act of free choice.
  5. Memanggil sebuah pengawasan internasional terhadap suara West Papua untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV).

Isu yang diangkat oleh ULMWP di meja internasional tidak jauh dari pelanggaran HAM dan meminta Indonesia untuk mengadakan referendum bagi orang asli Papua seperti yang disampaikan Benny Wenda yang dikutip dari BBC, “Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional”.

Pendekatan kasar pemerintah pada masa lalu terhadap pemberontak Papua harus dibayar saat ini. Wajah pemberontak Papua pun telah berubah, dari yang dahulu menggunakan senjata menjadi pendekatan diplomatis terhadap negara lain. Perubahan ini harus diimbangi oleh Indonesia, apabila Indonesia tetap menggunakan cara-cara lama, maka akan sulit bagi Indonesia untuk mendapat simpati Internasional.

Upaya merubah pendekatan terhadap Papua sedang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo. Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi telah melakukan beberapa kali kunjungan ke Papua, termasuk ke Kota Kenyam yang tergolong zona merah, Jokowi menjadi satu-satunya Presiden Indonesia yang menginjakan kaki di daerah tersebut.

Selain kunjungan secara langsung, pemerintah juga turut hadir dalam melakukan pembangunan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa bagi pelajar asal Papua, serta mengintesifkan pendidikan bagi anak-anak Papua di pedalaman. Perubahan citra pemerintah Indonesia dimata anggota kelompok separatis juga ditunjukan dengan pelepasan tahanan politik pada awal masa jabatan Jokowi, serta mengusahakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu terhadap masyarakat Papua.

Hal yang telah dilakukan pemerintah dimasa Presiden Jokowi terhadap Papua menunjukan adanya perhatian yang besar dari pemerintah Indonesia bagi kemajuan Bumi Cenderawasih. Kelompok-kelompok separatis Papua seperti ULMWP seharusnya menyadari bahwa pemerintah sedang berusaha mengiatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh, bukan hanya sebagian kelompok atau golongan.

Jalan bagi Papua yang lebih sejahtera sedang dirintis secara serius, sehingga pemisahan diri dari Indonesia hanya akan menghasilkan kesengsaraan baik bagi Indonesia maupun masyarakat Papua sendiri karena pembangunan yang sedang dilakukan akan terhambat. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua.

(Narendra Kusuma adalah mahasiswa jurusan ilmu politik serta pemerhati kebijakan pemerintah dan permasalahan Papua)

TINGGALKAN BALASAN