Rapat Badan Restorasi Gambut Cegah Karhutla 2017

Penutupan acara Rapat Koordinasi Tim Restorasi Gambut Sumber : [FA/Semarak.News]

Palangka Raya, Semarak.News – Permasalahan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi bencana yang selalu melanda Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1997.

Untuk mencegah terulangnya bencana karhutla pada 2017 mendatang, Badan Restorasi Gambut (BRG) Pusat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknik dengan Tim Restorasi Gambut Daerah (TGRD) Prov. Kalimantan Tengah di Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya selama 2 hari sejak 12 s.d 13 Oktober 2016.

“Acara ini baru tahun ini diadakan untuk pertama kalinya dalam rangka mencegah karhutla di tahun 2017 dan untuk membina lahan gambut bersama masyarakat dan pemerintah setempat agar lahan gambut dapat dikelola dengan baik dan tidak berdampak pada bencana karhutla seperti tahun 2015 silam,” ujar Alut Gohong, Deputi Bidang Restorasi Lahan Gambut saat ditemui oleh wartawan semarak.news di lokasi acara.

 

Menurut Badan Restorasi Gambut, untuk Provinsi Kalteng terdapat 4 kabupaten dan 1 kota yang menjadi prioritas dalam melakukan restorasi lahan gambut dengan alasan 4 kabupaten dan 1 kota tersebut menjadi daerah yang terbanyak lahan gambutnya dan terparah dampaknya dalam bencana karhutla 2015 silam. Daerah tersebut antara lain, Kab. Katingan, Kab. Kapuas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Barito Selatan dan Kota Palangka Raya.

Terdapat 95 desa yang menjadi prioritas restorasi gambut antara lain, sepuluh kelurahan di Kota Palangka Raya, sepuluh desa di Kab. Barsel, 16 desa di Kab. Katingan, 34 desa di Kab. Pulang Pisau dan 25 desa di Kab. Kapuas.

“Untuk mengelola lahan gambut di Provinsi Kalteng, Kab. Kapuas memerlukan 360 titik untuk sumur bor dan 170 sekat kanal. Kab. Katingan memerlukan 65 titik sumur bor, 135 sekat kanal dan 5 jalan inspeksi. Kab. Kab. Barsel memerlukan 10 titik sumur bor dan 15 sekat kanal dan Kota Palangka Raya memerlukan 320 titik sumur bor, 100 sekat kanal dan 15 jalan inspeksi,” lanjutnya.

Jalan inspeksi nantinya direncanakan akan diserahkan dan dikelola oleh Dinas PU dan biasanya berupa pembangunan jembatan di atas lahan gambut.

Jumlah keseluruhan anggaran yang direncanakan akan diajukan oleh BRG kepada pemerintah pusat dalam APBN 2017 sejumlah Rp. 1.431.667.000.000 dan akan mendapatkan bantuan dana dari Inggris, Norwegia dan Jerman sejumlah 800 juta Dollar. (FA)

TINGGALKAN BALASAN