Menilai Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Laut Tiongkok Selatan

wartakepri.co.id
Peta Wilayah Natuna (wartakepri.co.id)

Laut Tiongkok Selatan adalah perairan luas yang mencakup beberapa Negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, antara lain Taiwan, Tiongkok, Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan termasuk Indonesia. Kawasan LCS merupakan kawasan yang strategis bagi lalu lintas perairan bagi distribusi barang secara global, Setiap tahunnya, barang-barang senilai US$ 5 triliun melintas, karena jalur ini menghubungkan Asia dengan Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, selain itu, Laut Tiongkok Selatan dipercaya menyimpan 11 miliar barel minyak, dan 190 triliun kubik gas alam. Kawasan ini juga kaya akan persediaan ikan.

Disebabkan hal-hal diatas maka tidak mengherankan mengapa konflik LCS belum juga terselesaikan hingga saat ini. Negara-negara yang terlibat konflik LCS antara lain Tiongkok, Taiwan, BruneI Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, sedangkan Indonesia tidak termasuk sebab wilayah Natuna yang notabennya paling dekat dengan LCS tidak masuk dalam 9 garis putus-putus (nine dash lines) yang diklaim oleh Tiongkok.

Namun Juni lalu sempat terjadi ketegangan di perairan Natuna saat kapal penangkap ikan dari Tiongkok masuk dan mencuri ikan, berkat respon cepat dan tepat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka konflik ini tidak berlanjut.

Pada 23 Juni, beberapa hari setelah insiden masuknya kapal penangkap ikan Tiongkok, Presiden Joko Widodo meninjau langsung perairan Natuna dengan menggunakan KRI Imam Bonjol 383 serta melakukan rapat terbatas bersama Menteri ESDM, Menko Polhukam, Panglima TNI,  Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, KSAL, Seskab, dan Kepala Bappenas, hal ini dinilai merupakan ketegasan Indonesia atas wilayah negaranya.

Sebagai tindak lanjut dan upaya ketegasan pemerintah atas perairan Natuna, Indonesia juga menggelar latihan militer Angkasa Yudha pada pertengahan Oktober yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Selain latihan perang, ada beberapa upaya lain yang dilakukan Indonesia sebagai bentuk ketegasan atas Natuna, antara lain pembangunan perekonomian Natuna yang difokuskan pada sektor perikanan dan migas, serta pembangunan markas TNI-AU.

Indonesia bukan merupakan Negara yang terlibat dalam konflik LCS, kebijakan yang diambil pemerintah terkait LCS adalah see no China yang berarti Indonesia tidak akan terpengaruh dan terprovokasi oleh tindakan propovaktif Tiongkok di kawasan LCS. Kebijakan ini dinilai tepat sebab merupakan aplikasi dari kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta apabila Indonesia termasuk Negara sengketa, maka akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Saat ini, hubungan perdagangan Indonesia dan Tiongkok mencapai 44 miliyar USD. Meningkat 4x lipat dari tahun lalu.

Kebijakan see no China juga tidak menghalangi Indonesia untuk masuk ke dua forum ekonomi, Trans Pasific Partnership (TPP) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diinisiasi masing-masing oleh Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri. Dengan kebijakan ini pula Indonesia melihat kasus masuknya kapal penangkap Ikan Tiongkok Juni lalu sebagai konflik sumber daya maritim (ekonomi), bukan sebagai pelanggaran batas wilayah (politik).

Melihat perkembangan Tiongkok yang diproyeksikan oleh berbagai pihak menjadi superpower ekonomi dunia dimasa mendatang, maka tampaknya kebijakan see no China dan mempertegas kedaulatan Indonesia di Natuna serta tidak ikut serta dalam konflik LCS merupakan pilihan yang paling tepat, sebab akan sangat merugikan bagi Indonesia memiliki konflik dengan Tiongkok yang dari segi geografis lebih dekat dengan Indonesia dibanding Amerika Serikat. (PN)

TINGGALKAN BALASAN