Tantangan APMD Kepada KPU Kota Kupang: Laksanakan Pentahapan Sesuai Perundang-Undangan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang

Kupang, Semarak.News – KPU Kota Kupang mungkin bisa dikatakan tengah mengalami tantangan. Tantangan lain yang tengah dihadapi yakni berupa pelaksanaan prosedur dan tahapan sesuai perundang-undangan yang berlaku. AMPD mendesak KPU Kota Kupang untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran.

Alis J Siokain, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Kupang dalam Audiensi yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Kupang (10/10) mengatakan bahwa salah satu bakal calon Pilwakot 2017 (petahanan) telah melakukan pelanggaran PKPU No. 9 Tahun 2016, dengan melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon, sehingga yang bersangkutan dapat digugurkan dalam calon Pilwakot Kota Kupang 2017.

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya meminta agar KPU dapat melaksanakan prosedur dan pentahapan sesuai perundang-undangan secara objektif dan konsekuen.

“ AMPD dan KPU sepakat bahwa semua aturan perundang-undangan tentang Pemilukada kita laksanakan secara riil dan konsekuen serta KPU akan membatalkan salah satu bakal calon manakala ada rekomendasi dari Panwaslu walaupun belum sampai tanggal penetapan calon” kata Alis.

Dani Ratu, Juru Bicara KPU Kota Kupang mengatakan bahwa mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu bakal calon terkait mutasi, hal tersebut tidak masuk dalam syarat yang harus dipenuhi calon.

“ Ada dua syarat yang harus dipenuhi bakal calon untuk lolos dalam Pilwakot 2017 yakni syarat calon dan syarat pencalonan. Syarat calon berupa administrasi, kesehatan, pajak, dll, syarat pencalonan berupa dukungan, jadi masalah mutasi tidak masuk syarat” kata Dani

Dani juga menambahkan bahwa apabila ada pelanggaran, maka yang berhak untuk menilai hal tersebut adalah Panwaslu. KPU hanya menjalankan rekomendasi dari Panwaslu.

Lodowyk Fredik, Kepala Devisi Teknis KPU Kota Kupang juga menambahkan bahwa KPU Kota Kupang akan menetapkan calon pada 24 Oktober 2016. Apabila ada pihak yang kurang puas dengan hasil tersebut maka KPU akan membuka ruang pelaporan 3×24 jam. Di luar itu, selama pentahapan, apabila diduga terdapat pelanggaran, hendaknya segala dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panwaslu.(HDS)

TINGGALKAN BALASAN