Warga Butuh Kejelasan Pembebasan Lahan

Sekretaris Desa Kelebuh saat ditemui wartawan. [Foto: Muchlis\SN]

Mataram, Semarak.news – Proyek pembangunan Dam Mujur yang berada di Lombok Tengah diperkirakan akan menenggelamkan enam desa dengan kebutuhan luas lahan mencapai 383,88 hektare .

Saat ini, pemerintah mulai menyusun rencana pengadaan lahan / Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP), pemindahan penduduk dan pemukiman. Studi Larap ini berlaku selama lima tahun kedepan.

Ke enam desa yang terkena dampak pembangunan Dam Mujur yaitu Desa Sengkerang, Desa Mujur, Desa Sukaraja, Desa  Kelebuh, Desa Langko dan Desa Loang Maka. Luas dan besarnya Dam Mujur akan mengalahkan bendungan Pengga, Batujai hingga Pandandure di Lombok Timur.

Dengan total luas lahan mencapai 383,88 ha, seluas 212,57 ha diantaranya menjadi luas area genangan air dan 171,31 ha untuk bangunan utama dan fasilitas lainnya. Dam tersebut diyakini akan mampu mengaliri area pertanian mencapai 10.121 ha.

Namun, rencana pembangunan dam tersebut yang akan dibangun tahun 2018 masih ditemukan masalah pembebasan lahan karena ditenggarai belum ada pihak atau dinas terkait yang berani bertanggung jawab atas pembebasan lahan milik warga desa yang akan ditenggelamkan.

“Sebenarnyakan maunya masyarkat intinya kejelasan saja,” ujar Sekertaris Desa Kelebuh, Mukhid.

“Yang kita dengar dari masyarakat, tidak ada pihak-pihak terkait yang berani bertanggung jawab, misalkan mengeluarkan informasi akan ada dibebaskan dengan harga sekian,” lanjutnya.

Mukhid menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih relokasi dibanding ganti ruang uang, karena harga jual tidak sebanding dengan harga beli tanah. Setiap satu dusun ada 200 kepala keluarga, sehingga terdapat sekitar 1000 kepala keluarga yang akan dipindahkan.

Terkait adanya isu makelar tanah, Mukhid membantahnya karena masyarakat saat ini sudah pintar.

“Warga tidak mau mendengar dari pribadi-pribadi tertentu kecuali dari bupati atau wakil bupati beserta jajarannya,” paparnya.

Untuk masalah pembebasan lahan tersebut, direncanakan akan ada pertemuan sejenis sosialisasi yang akan dihadiri oleh bupati atau wakilnya dan pihak terkait pada 12 Oktober 2016.

“Yang pasti, bagaimanapun prosesnya juga harus baik,” tutupnya. [MN]

TINGGALKAN BALASAN