Pemkab Lingga Gratiskan Perizinan Usaha Pertambangan

Bupati Lingga Saat Diwawancari Wartawan [foto: Ronny/Semarak.News]

Batam, Semarak.News – Kabupaten Lingga tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk menarik investor dalam hal pertambangan. Dalam Diskusi Publik Bersama Kementerian ESDM dan KPK tentang Tata Kelola Pertambangan dan Pelestarian Lingkungan Pasca Diterbitkan UU No 23 Tahun 2014 oleh Pemkab Lingga hari ini di Wisma Batam, pemkab Lingga mengundang sekitar 40 pengusaha yang bergerak dibidang pertambangan. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lingga beserta staf serta dari pihak Kementerian ESDM.

Dalam sambutannya, Bupati Lingga, Alias Wello mengatakan bahwa akan mempercepat segala perizinan tapi dengan konsekuensi harus sesuai dengan prosedur. “Pemkab Lingga akan menggratiskan segala perizinan pengusaha terkecuali masalah pajak, tentu hal tersebut wajib dilaksanakan, tetapi pengusaha juga harus menggandeng masyarakat dan memperhatikan lingkungan”, ujarnya.

Syarat-syarat yang diberikan kepada pengusaha tambang diantaranya, pengusaha yang berinvestasi di Lingga harus mampu bermitra dengan masyarakat dan tidak memutuskan sesuatu secara sepihak yang akan berdampak pada setelah kegiatan investasi tidak ada pemasukan bagi masyarakat dan menjadi miskin sehingga menjadi beban bagi pemda, Investor harus memberikan perlindungan lingkungan dan memperhatikan faktor lingkungan, ada 57 koperasi di Lingga, yang harus digandeng oleh pengusaha. Jadi ada kontribusi penerimaan daerah karena merupakan aset daerah.

“Maka dari itu, kita adakan diskusi publik ini agar sama-sama mengerti apasaja yang harus dilakukan untuk melakoni bisnis usaha sektor pertambangan pasca diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 yang semula diambil alih Kabupaten/Kota, sekarang diambil alih oleh Provinsi”, ucapnya dalam pidato sambutannya.

Pemkab Lingga juga menyiapkan pengajuan kepada pemerintah pusat agar menjadi daerah Free Trade Zone (FTZ) seperti Batam. “Kami juga sudah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk menjadi FTZ seperti Batam, tapi kita tidak mau jika ada badan baru yang dibentuk, karena bisa menimbulkan masalah dualisme seperti Pemko Batam dengan BP Batam”, ujarnya kepada Wartawan. (RDN)

TINGGALKAN BALASAN