Dibalik Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta, Semarak.news – Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang sebelumnya bernama JCDS (Jakarta Coastal Defence Strategies) berganti nama menjadi tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/ Outer Sea Wall), atau disebut sebagai proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development- Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara).

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak bermasalah meski sempat dihentikan pada pertengahan tahun ini. Reklamasi teluk Jakarta itu dinilai tidak bermasalah meski terletak hanya 500 meter dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang. Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, batas aman zona terlarang adalah 500 meter dari sisi terluar instalasi atau bangunan. Padahal menurutnya proyek ini untuk pembangunan Jakarta tetapi keberadaannya mengancam instalasi vital.

Bukan hanya itu keberadaan proyek reklamasi ini dianggap tidak layak dari aspek lingkungan bahkan diprediksi akan membuat rusaknya ekosistem dan biota laut. Tentu itu akan menjadi masalah serius bagi 1200 Nelayan, dan salah satu jalan keluar adalah dengan relokasi bagi nelayan Muara Angke yang masih belum jelas pengganti pekerjaannya. Itu semua untuk dikorbankan demi proyek dengan tujuan menambah lahan pemukiman di Jakarta.

Didalam konsep pembangunan proyek Giant Sea Wall atau NCICD, terdapat rencana pekerjaan reklamasi 17 pulau buatan, dengan kode nama; pulau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan pulau Q. Reklamasi tersebut melibatkan pengembang ternama dari unsur swasta dan pemerintah yang masing-masing pengembang mendapatkan kapling pantai dan laut untuk membangun reklamasi pantai dan pulau dilautan, yang diperkirakan menghasilkan lebih dari 51 ribu hektar lahan baru, dengan total perkiraan menelan anggaran mencapai 500-600 triliun. Dalam sisi ekonomi sendiri proyek yang menyedot biaya Triliunan rupiah ini memiliki manfaat yang sebanding dengan pembuatannya, bahkan beberapa kasus korupsi seperti yang dilakukan oleh telah mewarnai perjalanan reklamasi teluk Ibu Kota. Menunjukan bahwa proyek ini hanya berupa ladang basah bagi elite politik.

Sudah banyak kegiatan yang menolak reklamasi Teluk Jakarta ini, mulai dari mahasiswa, nelayan hingga dukungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pembangunan reklamasi seharusnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu tidak merugikan nelayan, tidak merusak lingkungan dan tidak melanggar peraturan. Semoga arahan presiden ini dapat menjadi patokan pembangunan reklamasi lebih baik lagi. (GKP)

TINGGALKAN BALASAN