Hadapi Pemilu 2019, Pemerintah Perlu Revisi UU Pileg dan Pilpres

sumber: www.boyyendratamin.com

Jakarta, Semarak.news – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluarkan pernyataan bahwa dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 yang akan dilangsungkan secara serentak, pemerintah seharusnya segera merevisi UU terkait penyelenggaraan tersebut.

Beberapa UU yang perlu direvisi yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakli Presiden.

Ketua SC Mukernas I PPP Emalena dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/10/2016), mengatakan bahwa jika UU tersebut tidak segera direvisi, maka akan berpotensi menimbulkan kerumitan teknis dan berimplikasi sangat mendasar dan substantif.

“Mengingat perubahan mendasar tersebut, PPP merekomendasikan agar masalah penyelenggaraan pemilu dan sistem pemilu yang konsisten dengan keragaman masyarakat Indonesia dan telah dilaksanakan selama ini,dijadikan sebagai materi amandemen UUD Tahun 1945,” ujar Emalena.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Agung yang mengatakan bahwa revisi tersebut dilakukan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 yang diharapkan akan lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Selain itu, revisi tersebut juga untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan pilpres dan pileg 2019 berlangsung secara serentak.

Sementara itu, pemerintah sebenarnya sudah mulai menyiapkan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Legislatif Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Pemilihan Presiden Nomor 42 Tahun 2008. (CRZ)

TINGGALKAN BALASAN