Susi Pudjiastuti: Reklamasi Jangan Rugikan Nelayan!

Jakarta, Semarak.news- Masih hangatnya isu reklamasi di beberapa daerah di Indonesia tampaknya akan terus menjadi bahasan yang menarik untuk disimak. Bukan hanya Jakarta dan Bali, beberapa wilayah seperti Semarang, Makasaar, dan beberapa wilayah yang direncanakan menjadi wilayah reklamasi ini menarik perhatian masyarakat.

Dalam kaitannya dengan reklamasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, akhirnya angkat bicara dalam problem yang saat ini banyak mejuai kontroversi. Dalam Diskusi Publik bertema Kebijakan Reklamasi : Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya siang ini(4/10) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam melakukan pengajuan pembangunan suatu konstruksi dibutuhkan beberapa perijinan yang perlu dipenuhi untuk menjadikan proyek tersebut legal. Untuk pelaksanaan proyek seperti proyek reklamasi memiliki persyaratan- persyaratan yang berkaitan dengan perijinan lingkungan, yang harus dipenuhi dan mengantongi ijin yang jelas seperti amdal, kajian lingkungan hidup, ijin lokasi, bukan dengan membangun tanpa mengantongi ijin yang tidak jelas dengan alasan perbaikan tata ruang Jakarta.

“Reklamasi itu tidak boleh merusak lingkungan maupun merugikan nelayan. Masyarakat masih bisa melakukan sesuatu jika merasa dirugikan, salah satunya dengan melakukan class action.” Ujar Susi Pudjiastuti.

Selain itu, Belanda yanng digunakan sebagai acuan maupun kiblat dari keberhasilan proyek reklamasi menjadi salah satu alasan mengapa reklamasi tetap dijalankan oleh pemerintah. Hal ini juga menjadi suatu keputusan yang sangat disayangkan oleh masyarakat.

“Apabila mencontoh dari reklamasi yang dilakukan di Rotterdam, mereka itu 70% dikelola oleh pemerintah dan sisanya dikelola oleh pihak swasta. Lalu bagaimana dengan Indonesia?” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. (APH)

TINGGALKAN BALASAN