Walikota Jaksel Larang Peribadatan GBKP Pasar Minggu

Spanduk Penolakan Warga RW 04 Tanjung Barat, Jakarta selatan atas Peribadatan GBKP Pasar Minggu (Gambar diambil oleh Arief Ikhsanudin/Detik.com)

Jakarta, Semarak.News – Dalam surat imbauan nomor 887/-1.856.21 tertanggal 30 September 2016, Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi melarang peribadatan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang beralamat di RT 014 RW 04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Tri Kurniadi bukan tanpa alasan melakukan pelarangan, hal tersebut dilakukan atas dasar IMB (ijin Mendirikan Bangunan) yang ada adalah untuk Kantor atau Rukan, bukan IMB sebagai sarana ibadat. Dia telah menyampaikan surat imbauan tersebut kepada pihak gereja.

Tri juga menambahkan bahwa  warga RW 04 Kelurahan Tanjung Barat juga menolak kegiatan peribadatan di GBKP Pasar Minggu karena masalah perizinan IMB peribadatan tersebut.

Berikut merupakan isi dari surat imbauan dari Tri Kurniadi :

Menindaklanjuti surat FKUB Kota Adm. Jakarta Selatan Nomor 018/B/FKUB-JS/IX/2016 tanggal 30 September 2016 hal penyelesaian masalah rumah ibadat GBKP di Kelurahan Tanjung Barat, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan peribadatan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu menggunakan bangunan rumah kantor di RT 014 RW 04 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa dan tidak memiliki IMB sebagai sarana ibadat.

2. Bahwa masyarakat/warga RW 04 Kelurahan Tanjung Barat keberatan dan menolak terhadap kegiatan peribadatan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu di RT 014 RW 04 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan.

3. Berdasarkan keputusan hasil rapat klarifikasi bangunan yang dijadikan gereja di wilayah RT 014 RW 04 Kelurahan Tanjung Barat pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 bertempat di ruang rapat Kantor Camat Jagakarsa disepakati bersama bahwa pengurus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 26 September 2016 untuk mengurus perizinan pendirian rumah ibadat/izin sementara namun sampai dengan tanggal 26 September 2016, pengurus jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu tidak dapat memenuhi persyaratan khusus pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

4. Mengingat permohonan pengurus jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu untuk pendirian rumah ibadat belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat khususnya Pasal 14, maka Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan akan memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu.

5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya di Kelurahan Tanjung Barat, diimbau agar pengurus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu untuk sementara menghentikan kegiatan pada lokasi di RT 014 RW 04 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan yang belum memenuhi syarat peruntukan rumah ibadat.

Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tri Kurniadi

Namun, peribadatan tetap melakukan peribadatan dengan datang sekita pukul 08.00 WIB di GBKP Pasar Minggu tersebut. Pasalnya pendeta dan para jemaat tidak mau untuk direlokasi sementara ke aula Kecamatan Pasar Minggu.

(MRA)

TINGGALKAN BALASAN