Refleksi 30 Tahun Laboratorium Perumahan dan Pemukiman ITS

ITS
Foto bersama pembicara dalam acar Refleksi 30 Tahun Laboratorium Perumahan dan Permukiman Jurusan Arsitektur ITS [Sumber: Arsip Semarak News]

Surabaya, Semarak.news – Memperingati 30 tahun berdirinya Laboratorium Perumahan dan Permukiman Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Dies Natalis ke-51 Jurusan Arsitektur ITS, Jurusan Arsitektur ITS menghelat Temu Alumni Pascasarjana Bidang Perumahan dan Bidang Real Estate pada Kamis (30/9/2016) ini.

Acara yang berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 15.30 WIB tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Prof. Ir. Joni Hermana M.Sc,.Es,.PhD, Prof. Ir. Johan Silas, Prof. Ir. Antonius Budiono, MCM, dan Ir. Muh. Faqih, MSA., Ph.D. Selain itu, direncanakan turut hadir sebagai keynote speaker, Walikota Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, MT.

Dalam pembukaan acara tersebut, Joni menyampaikan bahwa terkadang masyarakat lupa jika kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari kalangan bawah. Dia menegaskan bahwa hal tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan yang berasal dari pinggir (desa) menuju ke tengah (kota).

Acara kemudian dilanjutkan dengan bedah buku karangan Johan Silas yang berjudul “Perumahan dalam Jejak Paradoks”. Buku tersebut membahas berbagai polemik terkait pembangunan perumahan yang ada di negeri ini, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga paradoks pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Silas memberi contoh paradoks tersebut seperti jumlah pembangunan oleh pemerintah yang diberitakan secara berlebihan, sehingga terkesan banyak, meskipun hingga saat ini pemerintah hanya melakukan 15% dari seluruh pembangunan perumahan rakyat di Indonesia.

Dalam paparannya, Silas juga menyampaikan betapa Indonesia kaya akan rumah adat dengan teknologi arsitektur tradisional yang mumpuni dan mampu memberikan suasana “rumah” bagi penghuninya.

“Manusia itu memerlukan network untuk mengembangkan diri. Sehingga kota yang baik adalah kota yang memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk membangun network,” ujar Silas.

Dia menambahkan bahwa network tersebut dapat terpenuhi jika seseorang hidup dalam suasana “rumah” yang ada dalam suatu komunitas tempatnya dapat mengaktualisasi diri. Hal tersebutlah yang saat ini telah dikesampingkan oleh pemerintah yang hanya mengutamakan kuantitas dalam pembangunan perumahan rakyat. Contohnya adalah dalam pembangunan rumah korban bencana alam, di mana hanya sejumlah kecil masyarakat yang menempati rumah tersebut akibat ketiadaan suasana “rumah” dalam tempat tinggalnya.

Turut hadir mengulas buku tersebut adalah Antonius Budiono. Dia mengatakan bahwa terdapat lima elemen penting dalam pembangunan perumahan, yaitu sumber daya, kependudukan, ketersediaan lahan, program, dan konsep pembangunan. Namun dirinya menyangkan adanya perbedaan pandangan terkait lima elemen tersebut antara pemerintah yang berorientasi pada anggaran dengan masyarakat yang berorientasi pada ketersediaan rumah.

“Selain itu salah satu kelemahan kita adalah di database,” ucap Antonius.

Antonius juga mengatakan bahwa sejatinya pemerintah telah mencoba beberapa kali mengusahakan perumahan bagi masyarakat, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah, tetapi masih terkendala dengan peraturan yang ada dan resiko hukum suatu pengambilan kebijakan.

Paparan Antonius kemudian dilanjutkan oleh Moh. Faqih yang menjelaskan pentingnya obyek formal pembangunan yang terdiri dari perumusan kebijakan, planning, design, development, dan evaluation. Namun lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa sesungguhnya yang perlu didukung saat ini adalah ordinary housing yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat.

“Contohnya tahun 1998, ketika ekonomi sector formal jatuh, sektor ordinary ini yang menunjang hingga ekonomi bias bangkit lagi seperti saat ini. Jadi pentingnya sektor ordinary ini juga berlaku dalam ekonomi, bukan hanya dalam pembangunan perumahan saja,” jelas Faqih.

Acara kemudian dilanjutkan kembali setelah sholat Jumat dengan pemaparan Johan Silas. Sementara agenda kuliah tamu dari Walikota Tri Rismaharini terpaksa dibatalkan karena Risma berhalangan hadir akibat kesibukan lain dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Surabaya. (MI)

TINGGALKAN BALASAN