FSPMI Se-Jawa Timur Gelar Aksi di Gedung Grahadi Surabaya

Aksi Unjuk Rasa FSPMI Jawa TImur (Dok. Semarak.news/andryoga)

Kelompok buruh kembali menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah tentang kenaikan UMK tahun 2017. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur memberikan aspirasinya terkait nasib buruh yang tidak menentu di era Pemerintahan Jokowi-JK. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh gabungan FSPMI Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, dan Gresik dengan tuntuan utama yang sama yaitu kenaikan UMK tahun 2017 sebesar Rp. 3.700.000, pencabutan UU Tax Amnesty dan PP no. 78/2015 mengenai pengupahan.

Sebanyak hampir 3000 buruh menyatukan aspirasinya di depan Gedung Grahadi sejak pukul 12.30 siang, untuk mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap nasib para pekerja. Mereka berpendapat bahwa UU Tax Amnesty yang digaungkan pemerintah saat ini sangat tidak adil karena mempermudah para pengusaha untuk lepas dari pengemplangan pajak yang dilakukan selama ini.

“Buruh selama ini terus membayar pajak, beli motor bayar pajak, gaji dipotong pajak, makan bayar pajak, bahkan kencingpun harus membayar pajak. Tapi kenapa para pengusaha yang tidak membayar pajak malah dimudahkan oleh pemerintah. Nasib buruh, nasib rakyat kecil malah tidak diperhatikan” ucap salah satu orator dari FSPMI.

Selain itu, massa buruh juga menuntut adanya kenaikan UMK tahun 2017 dengan menimbang kebutuhan hidup layak (KHL) yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selama ini penetapan UMK tidak dibarengi dengan survei terkait biaya KHL di tiap-tiap daerah sehingga UMK yang didapat oleh buruh dibawah standar KHL.

FSPMI juga memfokuskan tuntutannya terkait permasalahan buruh yang terus menerus bermunculan dengan melibatkan perusahaan yang memperkejakan mereka. Salah satunya adalah nasib buruh yang bekerja di PT Magi yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan.

Pemerintah Provinsi memberikan waktu bagi buruh untuk melakukan audiensi dan ditemui oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf di dalam Gedung Grahadi.

Setelah dua jam berlalu, akhirnya dihasilkanlah sebuah kesepakatan antara Pemprov Jatim dan kelompok buruh yaitu penetapan UMK di Kab/Kota akan didahului dengan adanya survei KHL oleh masing-masing pemerintahan daerah. Sistem pengawasan yang sekarang ini diambil alih langsung oleh Pemprov akan terus ditingkatkan dan melibatkan pihak buruh. Selain itu, kasus-kasus yang melibatkan buruh dan perusahaan akan segera ditindaklanjuti dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (AYP)

 

TINGGALKAN BALASAN