Aksi FSPMI Sulut Tolak Tax Amnesty

Massa FSPMI melakukan orasi di depan halaman Kantor Gubernur Sulut [Foto: SemarakNews]

Manado, Semarak.News – Pernyataan perwakilan Buruh kembali disiarkan di bumi Nyiur Melambai. Aksi demonstrasi yang dilakukan simpatisan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia/FSPMI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI Sulut dilakukan di Kantor Gubernur dilakukan pada Selasa (29/9). Dalam aksinya massa mempunyai beberapa tuntutan, yaitu secara Nasional FSPMI dan KSPI menuntut pencabutan PP 78/2015 dan naikkan upah minimum 2017 sebesar Rp. 650.000 dan pencabutan UU Tax Amnesty yang dinilai tidak efektif karena para pengusaha hanya akan melapor pajak diawal, dan nantinya akan menghindari bayar pajak sehingga diperlukannya program konkrit lainnya.

Sedangkan tuntutan FSPMI / KSPI daerah Provinsi Sulawesi Utara menuntut penghapusan Outsourcing yang hanya menyengsarakan pekerja, mempidanakan pengusaha yang melakukan pemberangusan serikat pekerja, menindak tegas pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), menindak tegas pengusaha yang tidak membayar THR sebesar 100 persen dari UMP, mengangkat honorer dan guru honorer menjadi PNS.

Aksi tersebut mendapat tanggapan dari Pemprov Sulut melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Kantor Disnakertrans dan disambut dengan baik oleh Marsel Sendoh (Kepala Disnakertrans) yang kemudian melaksanakan diskusi dengan massa FSPMI / KSPI.  [MF] [TNS]

TINGGALKAN BALASAN