UMK Semakin Kecil, Buruh Lakukan Aksi

Bandung, Semarak.News – Merasa terzalimi mengenai Peraturan Pemerintah yang tidak memikirkan nasib buruh dalam mengatur upah minimum buruh pada tahun 2017, KSPI, KSPSI dan KSBSI yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) meminta PP no.78 tahun 2015 untuk dihapuskan.

PP no.78 tahun 2015 ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.21 Tahun 2001 tentang SP/SB dan UU Otonomi Daerah khususnya peniadaan peran Kepala Daerah dalam membangun daerahnya masing-masing khususnya dalam hal penetapan upah minumum sesuai kondisi kemampuan ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing daerah (29/9/2016).

Tax amnesty yang sedang digadang-gadang oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk dihapuskan karena hanya mementingkan kepentingan orang kaya dan pengusaha dengan mengampuni pajak gelap yang disembunyikan, sedangkan masyarakat kecil tetap membayar pajak.

“Kami akan menunggu di sini sampai ada pejabat yag berada di Gedung Sate keluar, apabila tidak, kita yang akan masuk. Apa semua pejabat sibuk dengan perayaan Jawa Barat sebagai juara umum PON?”, ujar Iyan Sofyan salah satu pimpinan GBI.

Sebelumnya, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) melakukan unjuk rasa di DPR, namun di Gedung DPR hanya ada satu anggota DPR yang menerima unjuk rasa dari GBI. (AD)

TINGGALKAN BALASAN