Penandatanganan Nota Kesepahaman E-Government, KPK Gandeng Surabaya dan Sidoarjo

Proses penandatanganan MoU antara Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) dan Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) [Sumber: Dokumentasi Semarak News]

Surabaya, Semarak.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menginisasi langkah penanggulangan korupsi di Indonesia. Kali ini langkah tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kesepakatan tersebut resmi dilaksanakan di lebih dari 30 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara KPK, Pemkot Surabaya, dan Pemkab Sidoarjo beserta puluhan kepala daerah lainnya.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilsanakan di Balaikota Surabaya pada Rabu (28/9/2016) kemarin. Acara yang berlangsung dari pukul 09.30 hingga 12.30 tersebut dihadiri oleh 36 Walikota/Bupati dan 5 Gubernur yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Acara tersebut dibuka dengan suguhan keindahan tarian khas Jawa Timur, Tari Remo, yang dibawakan oleh empat orang penari anak-anak. Setelah itu, acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan dari Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Alexander Marwati (Pimpinan KPK), dan Tengku Erry Nuradi (Gubernur Sumatera Utara).

“Dengan e-government ini kita bisa menghemat pengeluaran, jadi dana ini bisa untuk yang lainnya. Bisa untuk nambah gizi anak sekolah, bisa untuk buat taman, dan lainnya”, ujar Risma dalam kata sambutannya.

Saiful turut menambahkan, bahwa dengan adanya sistem e-government ini proses perizinan dapat dipercepat. Hal ini dipercaya mampu menarik lebih banyak investor ke sektor industri, terutama di daerah yang mayoritas warganya bergerak di sektor industri seperti Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, Alex menambahkan bahwa tujuan utama pembuatan nota kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sistem pengawasan keuangan daerah untuk menghindari adanya potensi korupsi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

“Hingga saat ini belum ada sanksi legal bagi daerah yang tidak menerapkan e-government, hanya saja hal tersebut akan berpengaruh pada pemberian insentif dari Kementerian Keuangan. Kami telah mengusulkan pada Kementerian Keuangan untuk menambahkan syarat implementasi e-government, e-budgeting, pembentukan TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan) terintegrasi, dan penguatan aparat pengawasan pemerintah sebagai indicator penilaian perolehan insentif daerah dari Kementerian Keuangan,” ujar Alex dalam kesempatan tersebut.

Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) turut menambahkan bahwa berkat penerapan e-government, di daerahnya telah berhasil ditemukan sekitar 2400 nomenklatur yang tumpang tindih.

“Dengan ­e-government ini kita sudah berhasil menemukan 2400 nomenklatur yang tumpang tindih. Semua itu bunyinya sama, pengadaan ATK semua,” kata Ganjar.

Di era digital seperti saat ini, sudah seharusnya sistem pemerintahan juga mulai menerapkan digitalisasi di segala lini. Masyarakat masa kini telah mengalami banyak perubahan dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, sehingga akan sulit mengurus segala bentuk perizinan dengan birokrasi berbelit. Masalah ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya. Dengan ­e-government, maka kecepatan pelayanan pemerintah akan mampu mengimbangi mobilitas warganya yang tinggi. Di samping e-government juga mampu membentuk pemerintahan yang lebih bersih, yang kita inginkan selama ini. (MI)

TINGGALKAN BALASAN