GMNI Manado Tolak Reforma Agraria “Ala Jokowi”

Massa GMNI Melakukan Orasi di Depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara [Foto: Fajar/Semarak.News]

Manado, Semarak.News – Pergerakan GMNI Sulawesi Utara dalam menolak Reforma Agraria dinyatakan dalam aksi demonstrasi Selasa, 27 September 2016. Aksi konvoi yang dimulai pada jam 11 siang yang berangkat dari kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) berakhir di tempat aksi utama, Kantor Gubernur Provinsi Sulut.

Dalam aksinya, GMNI menuntut beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu menuntut pemerintah Jokowi-JK untuk mendorong Reforma Agraria Sejati dimasukan ke dalam kurikulum perluliahan sebagai mata kuliah wajib, menuntut Pemerintah Sulut untuk penerapan reforma agraria sesuai dengan cita-cita Pancasila, UUD 45 dan UUPA No. 5 Tahun 1960, menuntut Pemprov Sulut untuk selesaikan sengketa dan konflik agraria dengan seadil-adilnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh kaum Marhaen, dan menuntut Pemprov Sulut untuk memperdayakan masyarakat khususnya kelompok-kelompok tani. Selain itu, GMNI juga menuntut Pemprov Sulut untuk mewujudkan Trisakti sesuai dengan yang dijanjikan dalam visi dan misi Pemprov Sulut.

Aksi demonstrasi dengan diikuti 70 aktivis GMNI Sulut yang dipimpin oleh Clence Tedy (Koordinator GMNI Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo) menyatakan beberapa data dan menyatakan aksi yang dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan tuntutan yang diutarakan yaitu pelaksanaan Reforma Birokrasi sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.
“Sesuai dengan data temuan dalam kajian yang telah dirangkum sesuai data nasional dan data lokal kami menemukan permasalahan agraria di Prov. Sulut adalah sebanyak 1,6 % dari data nasional yang ada. Hal tersebut sangat serius dan patut diperhatikan, serta menggerakkan GMNI untuk menyatakan dan menuntut penyelesaian masalah tersebut dengan peran serta dari Pemrov. Sulut’’ ujar Clence.
Aksi demonstrasi tersebut disambut oleh Karo Hukum Prov Sulut, Glady Kawatu sebagai perwakilan dari Gubernur Sulut mengatakan Pihak Pemprov menyetujui untuk pembuatan MoU antara pihak Pemprov dan GMNI serta melaksanakan forum diskusi untuk memenuhi seluruh aspirasi mahasiswa. Hal lainnya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan BPN untuk melaksanaan kajian-kajian permasalahan tanah agar segera terselesaikan. [MF/TNS]

TINGGALKAN BALASAN