Pemerintah Tidak Bisa Paksa WNI di Luar Negeri Bawa Pulang Uang Rp 3.250 Triliun

Saat Sri Mulyani Memberikan Keterangan Terkait Tax Amnesty dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat DJP. Sumber : Liputan6

Jakarta, semarak.news – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani mengatakan, Jumlah kekayaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diinvenstasikan di luar negeri mencapai angka yang sangat tinggi sekitar Rp 3.250 triliun. Ternyata lebih dari 75% atau sekitar Rp 2.600 triliun harta kekayaan WNI tersebut terparkir di negara tetangga, Singapura. Hal tersebut sangat wajar karena Singapura menawarkan kemudahan izin, kerahasiaan nasabah, dan juga tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

“Itu (kekayaan) berdasarkan data hasil studi McKinsey. Mereka tentu punya metodologi, dan buat kami dari sisi penegakkan, data itu menjadi salah satu masukan,” kata Menkeu, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Sri Mulyani mengatakan, akan terus melakukan verifikasi atas kekayaan WNI yang berada di luar negeri. Pemerintah bebas melakukan verifikasi data dari setiap negara karena sekarang dalam era transparan.

Namun, UU Tax Amnesty WNI atau wajib pajak memiliki beberapa opsi. Pemerintah tetap berharap harta kekayaan WNI tersebut dapat kembali ke Indonesia dengan program tax amnesty.

“Tapi UU-nya memang berikan opsi, memilih ratedi dalam negeri atau tetap di luar negeri. Sebab bisa saja harta itu dalam bentuk fix aset yang tidak akan kembali atau terkait afiliasi perusahaan yang dijaga di luar negeri, apakah itu untuk investasi, pemasaran, dan lainnya,” ujar dia.

Sri Mulyani menjelaskan ekonomi Indonesia akan tetap kompetitif dan terbuka. Indonesia akan terus menjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan terhadap setiap negara. Jadi tax amnesty tidak mempengaruhi gaya dan konsep ekonomi di Indonesia.

“Jadi kalaupun harta itu tetap harus ada di luar negeri dalam rangka kebutuhan bisnis, silakan saja. Tapi di deklarasi dan ikut sesuai tarif tebusan yang berlaku,” jelas Menkeu RI.

Namun, Menteri keuangan terus berharap kepada seluruh WNI yang memiliki kekayaan di luar negeri untuk dapat memindahkanya kedalam negeri. Hal ini bertujuan untuk membangun infrastruktur dan ekonomi Indonesia.

“Tapi kita harapkan ekonomi Indonesia untuk membangun infrastruktur, menciptakan kesempatan kerja lebih baik, mengurangi kemiskinan, kami membutuhkan sumber daya besar. Kami ingin potensi ekonomi Indonesia dikembangkan oleh para pengusaha,”‎ pungkasnya dengan penuh harapan.

Bagi Sri Mulyani, yang paling bernilai dalam program tax amnesty adalah data basis pajak. Pernyataan pendapatan ekonomi masyarakat semuanya menjadi terdeteksi sehingga membuat ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih formal, dan menciptakan pondasi ekonomi yang lebih kuat.

Menurut data dashboard DJP sampai pukul 16.00 WIB (27/9), besar pemasukan dari program tax amnesty telah mencapai angka Rp 2.117 triliun. Dengan rincian yaitu deklarasi dalam negeri sebesar Rp 1.428 triliun,‎ deklarasi luar negeri Rp 582 triliun, dan Rp 107 triliun dari repatriasi. (MM)

TINGGALKAN BALASAN