Negara di Kepulauan Pasifik Masih Percaya Kepada Indonesia

Upaya ULMWP untuk menginternasionalisasikan masalah Papua tampaknya akan banyak menghadapi kendala secara internal maupun secara eksternal. Kendala internal yang paling menonjol walaupun terkesan disembunyikan oleh kalangan aktivis Papua adalah kecurangan dan melunturnya figur Benny Wenda, dan secara eksternal banyak permasalahan dikawasan Kepulauan Pasifik yang menyebabkan negara-negara Pasifik Selatan akan sangat tergantung kepada Indonesia.

Dalam pertemuan ke 10 Pasific Islands Conference’s of Leaders Meeting (PICLM) di Honolulu, Hawai, Peter O Neil sebagai Ketua PICLM mengatakan, salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah konektivitas yang mendukung inisiatif utama regionalisme Pasific Islands Forum (PIF) dibawah kerangka “Framework for Pasific Regionalism”.

Menurutnya, saat ini regionalisme Pasifik didorong oleh keinginan bersama untuk memanfaatkan sumber daya kolektif, merampingkan agenda regional dan memobilisasi perhatian politik untuk bangsa dan negara di wilayah Kepulauan Pasifik. Regionalisme Pasifik akan lebih berhasil apabila mitra Post Forum Dialog bersama dengan Pasifik saling mendukung dalam menghadapi isu-isu kepentingan bersama baik di wilayah Pasifik maupun di tingkat global.

Saat ini, negara-negara di kawasan Pasifik memiliki teman dan sekutu dalam menghadapi perang terhadap perubahan iklim, dimana Presiden AS Barrack Obama memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah perubahan iklim.

Peter O Neil mengatakan bahwa dalam salah satu pertemuan pimpinan APEC tahun 2015, telah berbagi informasi mengenai masa depan yang suram akan dihadapi banyak komunitasn masyarakat negara-negara di Kepulauan Pasifik, dan di masa mendatang sejumlah negara Pasifik akan hilang apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim.

Saat ini masyarakat internasional yang merasakan gangguan di bidang politik dan ekonomi akan berdampak pada masalah keamanan. Saat ini terdapat ketegangan di lautan, meningkatnya ancaman teroris dari Timur Tengah dan rasa frustasi diantara kekuatan politik terkuat di dunia.

Di sisi ekonomi, kita menghadapi tekanan keuangan yang signifikan dengan harga komoditas yang rendah, perlambatan ekonomi China dan ketidak pastian di Uni Eropa setelah Inggris keluar dari anggota Uni Eropa. Menurut beberapa pengamat, ketidakpastian global saat ini hampir sama dengan sebelum Perang Dunia I dan II. Oleh karena itu, para pemimpin dunia harus belajar dari sejarah dan tidak mengulangi kesalahan. Semua pihak harus mengelola ketegangan politik saat ini melalui dialog. Semua pihak juga harus mengelola tantangan ekonomi saat ini dengan tetap berpegang pada manajemen keuangan yang masuk akal dan menjajaki peluang perdagangan yang inovatif.

Menurut Thomas Theo, pengamat masalah Papua, perkembangan global dan regional serta permasalahan dampak perubahan iklim merupakan perhatian dan isu yang sangat dicermati sekaligus ditakuti oleh negara-negara di kepulauan Pasifik yang umumnya meruapakan negara pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, Indonesia perlu menggunakan isu dampak perubahan iklim sebagai materi loby untuk menggalang atau mendekati negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, PNG dan Kaledonia Baru yang selalu masih mengangkat isu Papua dalam kancah politik domestik mereka dan politik luar negeri mereka.

Dalam hal ini, Indonesia perlu mendukung dan memperjuangkan sikap negara-negara di Kepulauan Pasifik dalam forum regional maupun internasional berkaitan dengan perubahan iklim, sepanjang negara-negara kepulauan Pasifik tidak mengungkit-ungkit permasalahan di Papua.

ULMWP Semakin Lemah dan Politisasi Papua

Diakui atau tidak, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang selama ini aktif mempolitisir isu Papua merdeka di luar negeri khususnya di Inggris, Australia dan Selandia Baru serta di beberapa negara Kepulauan Pasifik ternyata semakin lemah popularitasnya.
Sebagai salah satu indikator lemahnya pengaruh ULMWP adalah kegagalan mereka menjadikan ULMWP sebagai Associate Members dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Hal ini karena ULMWP adalah organisasi ilegal yang tidak diakui dunia internasional.
Indikasi lainnya adalah rumors yang berkembang di kalangan aktivis Papua sendiri bahwa mantan Sekjen ULMWP, OM yang sering tidak sependapat dengan Benny Wenda atau bertindak sendiri-sendiri.

Sementara itu, isu Papua tampaknya juga “bahan kampanye” yang cukup laku di PNG dan Kepulauan Solomon, bahkan Perdana Menteri Kepulauan Solomon yaitu Manaseh Sogavare cukup lantang bersuara soal Papua, walaupun tokoh yang satu ini sedang digugat oleh mantan tokoh Kepulauan Solomon, GDL atas kecurangan Pemilu di Solomon Islands pada tahun 2015. Manaseh Sogavare diperkirakan akan diimpeachment jika keputusan Pengadilan Kepulauan Solomon yang diperkirakan akan diputuskan pada Oktober 2016 akan menyalahkannya.

Ada beberapa tokoh di Solomon Islands yang memandang hubungan dengan Indonesia jauh lebih penting daripada mendengarkan “ocehan” ULMWP adalah GDL dan MT, kedua tokoh penting ini adalah aset penting diplomasi Indonesia terkait dengan isu Papua.
Indikasi lain kegagalan ULMWP adalah, pada pertemuan Pasific Islands Forum (PIF) di Mikronesia pada pertengahan September 2016 menghasilkan forum komunike yang salah satunya tidak merespons tuntutan ULMWP untuk menindaklanjuti hasil pertemuan PIF ke-46 di PNG tahun 2015 agar Tim Pencari Fakta masuk ke Papua dan Papua Barat.

Dalam forum tersebut, para pimpinan PIF dapat memahami sensitivitas  isu Papua dan sepakat bahwa isu pelanggaran HAM di Papua hanyalah propaganda saja. Pimpinan PIF sepakat atas pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Pemerintah Indonesia.

Penulis: Kurniadi

Pengamat Masalah Strategis di Indonesia

TINGGALKAN BALASAN