Pemerintah Konsisten Tutup Periode Pertama Tax Amnesty

Presiden Jokowi Sedang Berdikusi dengan Menkeu, Sri Mulyani. Sumber : tempo

Jakarta, semarak.news – Pemerintah telah memberi tanda bahwa batas akhir periode pertama program tax amnesty dengan jumlah pajak sebesar 2 persen telah memasuki bulan terakhir. Pemerintah konsisten untuk mengimplementasikan program sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Program tax amnesty berlaku mulai tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir pada 30 September 2016.

“Sesuai UU ya harus dilaksanakan, kalau petisi kan nggak bisa menganulir UU,” jelas Sri Mulyani di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Saat ini, Menteri Keuangan itu hanya menerima masukan dari berbagai petisi terkait perpanjangan program pengampunan pajak. Pemerintah masih mengkaji lebih lanjut mengenai petisi-petisi tersebut, tapi sekarang jalankan sesuai aturannya.

“Kita akan dengarkan, pokoknya kita jalankan yang ada dulu. Sambil dilihat yang terjadi di lapangan,” tukasnya.

Walaupun penerimaan pajak masih jauh dari target, Menteri Keuangan, Sry Mulyani tetap yakin penerimaan tersebut akan terus meningkat sampai akhir bulan ini.

“Masih ada harapan,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menurut laporan terakhir dari kementrian keuangan, jumlah penerimaan tebusan dari tax amnesty masih Rp 7,36 triluin atau sekitar 4,5 % dari target Rp 165 triliun. Sedangkan jumlah dari repatriasi (dana yang kembali ke Indonesia) sebesar Rp 15,7 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 68 triluan, dan dalam negeri sebesar Rp 241 triliun dari total keseluruhan Rp 325 triliun.

Padahal pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan amnesty. Contohnya telah terbit beberapa peraturan tambahan terkait implemantasi sampai pengalihan aset dari luar negeri. Selain itu pemerintah juga menambah bank dan keamanan gateway atau penampung dana repatriasi dari program pengampunan pajak.

“Kalau memudahkan formulir, justru kami bisa,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Anggota DPR, Indah Kurnia memberikan usulan agar program periode pertama tax amnesty untuk diperpanjang dengan tarif 2 % untuk deklarasi di dalam ataupun di luar negeri dan 4 % untuk melakukan repatriasi.

“Saya tunggu langkah pemerintah mengajak lebih banyak lagi wajib pajak ikut, misalnya perpanjangan waktu agar yang 2 persen dan sosialisasi yang cukup,” jelas Indah.

Menurutnya, semakin banyak yang bergabung dalam pengampunan pajak maka peningkatan pajak semakin meningkat. (MM)

TINGGALKAN BALASAN