Penyaluran Kartu Indonesia Sehat Yang Sesuai Harapan Di Provinsi NTT

Kartu Indonesia Sehat [Sumber: bpjs-kesehatan.net]

Kupang, Semarak.News – Program pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya semakin menemui titik terang. Walaupun masih sering ditemukan penyimpangan didalam pendataan dan pendistribusian, permasalahan yang ditemukan hanyalah kendala teknis yang ditemui dilapangan. Saat ini pemerintah telah mencoba untuk membenahi pendistribusian dan pedataan masyarakat secara menyeluruh.

Ditemui di Kantor Dinas Kesehataan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (20/09/2016) Kepala Seksi Asuransi Kesehatan & Jaminan Pembiayaan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Nyoman Saniambara, SKM, M. Kes menyampaikan bagaimana Dinas Kesehatan bersama jajarannya berusaha untuk menyalurkan dan mensosialisasikan program KIS yan dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, saat ini pendistribusian pun bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Pos Indonesia dan JNE.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa belum tersalurnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) kapada masyarakat secara menyeluruh dikarenakan seringkali ditemukan masyarakat yang terdata di Dinas Kependudukan sudah pindah domisili atau meninggal dunia.

“Di Provinsi NTT, wewenang distribusi KIS diberikan kepada pihak ketiga dimana saat ini wewenang tersebut dipegang oleh PT. Pos Indonesia yang bekerja sama dengan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Namun, dinas kesehatan beserta jajaran lainnya tetap mengawasi pendistribusian yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan. Hal ini dikarenakan masih sering ditemukan pada saat pendistribusian orang yang dimaksud sudang meninggal atau pindah ke darah lain,” ujarnya.

Dengan memanfaatkan pihak ketiga, pemerintah berharap pendistribusian akan lebih tepat sasaran sehingga masyarakat dapat menikmati program KIS. Selain itu, permasalahan lainnya yang sering dihadapi oleh masyarakat adalah proses yang berlarut-larut, sehingga masyarakat harus kembali ketempat pedafaran lebih dari satu kali. Akan tetapi, pihaknya mengatakan bahwa kejadian ini terjadi karena masyarakat datang da tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Saniambara menambahkan, “Proses yang berlarut-larut tidak akan terjadi apabila masyarakat datang dengan membawa persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan.”

Masih kurangnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk memiliki E-KTP menyebabkan sulitnya pendataan masyarakat untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Saat ini semestinya kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk mendata sehingga akan terjadi sinergitas untuk memajukan sistem administrasi di Indonesia.(GRN)

TINGGALKAN BALASAN