APBN Defisit Lagi

sumber: ekbis.sindonews.com

Jakarta, Semarak.News. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Hasil evaluasi pelaksanaan APBN-P 2016 yang dilaporkan pemerintah menyebutkan defisit mencapai 1,83% terhadap Produk Domstik Bruto (PDB) atau Rp 230,7 triliun.

Tingkat defisit yang terjadi berada di bawah target di APBN-P 2016 sebesar 2,35%. Meskipun begitu, defisit di kuartal pertama tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 lalu, yang hanya sebesar 0,73%.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, membengkaknya defisit ini terjadi lantaran rendahnya tingkat penerimaan negara, baik dari perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di sisi lain, belanja negara justru membengkak lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Realisasi penerimaan negara hingga semester pertama baru mencapai baru 25,5% atau sebesar Rp 634,7 triliun dari target APBN-P 2016. Pendapatan itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 522 triliun dan PNBP Rp 112,1 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani mengatakan, meski defisit lebih besar dari tahun lalu pemerintah sampai akhir tahun tidak akan melebih target. “Kami perkirakan defisit anggaran di semester II hanya 0,5%,” ucap Askolani.

Pemerintah menargetkan, kebijakan pengampunan pajak akan menambah penerimaan negara dari sisi pajak sebesar Rp 165 triliun. Secara keseluruhan total penerimaan negara pada semester II nanti diperkirakan mencapai Rp 1.151,5 triliun.

Sementara di sisi belanja negara pada semester II nanti diperkirakan mencapai Rp 1.217 triliun. Pemerintah memastikan, akan terus mendorong realisasi penyerapan belanja, sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Terhadap laporan semester pertama ini, Badan Anggaran (Banggar) dewan Perwakilan rakyat (DPR) mengaku bisa memahami alasan pemerintah. Ketua Banggar Kahar Muzakar juga memutuskan pihaknya menerima evaluasi dan realisasi APBN-P 2016 tersebut.

Namun sejumlah catatan diberikan kepada pemerintah. Diantaranya mengenai risiko rendahnya penerimaan negara. Meskipun ada program pengampunan pajak, pemerintah diminta untuk menyiapkan opsi lain untuk menutup risiko tersebut.

Berita terkait :
Defisit Anggaran : Pemerintah Pangkas Belanja Negara

Defisit anggaran : Pemerintah Pangkas Belanja Negara

1 KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN