Mahasiswa dan Petani Jawa Timur Bersatu Peringati Hari Tani Nasional

Kepedulian mahasiswa dan Petani dalam memperingati Hari Tani Nasional 2018 (SUMBER: ISTIMEWA)

Surabaya, Semarak.news- Tepat hari ini 58 tahun yang lalu menjadi sejarah bagi petani Indonesia. Bagaimana tidak bertepatan hari ini 24 September 2018, 58 tahun disahkannya Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) 1960 yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan kamu petani.

Berbeda kenyataannya dengan sekarang ? terkhusus bagi petani di Jawa Timur dan Umumnya diseluruh indonesia banyak terjadi penindasan bagi para petani. Tidak banyak kita mendengar lahan petani diambil paksa, lahan produktif dijadikan menjadi lahan perumahan ? dimana fungsi UUPA tersebut ? dimana peran pemerintah yang melindungi dan mengayomi masyarakat? Hanya kita yang peduli yang mengetahui dimana perannya.

Didepan gedung DPRD Jawa Timur, massa dari beberapa organisasi bergabung dalam satu barisan Aliansi Petani Jawa Timur (ALIT JATIM) melakukan unjuk rasa. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan petani, yang tergabung dalam  organda seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Indonesia Left Democracy Federation (ILDF), Kesatuan Aksi Mahasiswa Untag Surabaya Pro Rakyat (KAMUS PR), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI), SELAWASE, PMII UNTAG dipimpin oleh cak Sugiyono, bersatu membentuk barisan berunjuk rasa didepan gedung DPRD Jatim.

Salah satu atribut yang dibawa (Sumber: ISTIMEWA)

Unjuk rasa berjalan aman dan tertbi, perwakilan pengunjuk rasa dibawa masuk menemui perwakilan Komisi A dan Nur Sucipto (Komisi B DPRD Jatim) untuk menyampaikan beberapa tuntutan aksi antara lain:

  • Pemerintah segera menyelesasikan konflik agraria di Jawa Timur, seperti Waduk Sepat, Kriminalisasi petani di Jawa Timur.
  • Pemerintah melaksanakan UU Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Tani.
  • Pemerintah menghentikan alih fungsi Lahan Pertanian Produktif.
  • Pemerintah mengehentikan Kriminalisasi terhadap Petani dan Segala bentuk represifitas lainnya.
  • Pemerintah membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Jawa Timur.
  • Pemerintah mewujudkan Kedaulatan dan Kesejahteraan Petani Jawa Timur atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.
  • Wujudkan Reforma Agraria sejati.

Aksi ini pun tak luput dari perhatian wakil rakyat yang berada di DPRD Jawa Timur. Terkhusus dua komisi tersebut yakni komisi A dan Komisi B.

“Kami sudah menerima perwakilan dan kita telah berdiskusi mencari penyelesaian aspirasi. Hal-hal terkait dalam jangka dekat kita selesaikan seperti Waduk Sepat akan segera diselesaikan berkoordinasi dengan BPN dan pihak terkait. Masalah agraria Jatim akan segera dibahas dalam Rapat Kerja Tindak Lanjut dengan berbagai syarat pemenuhan beberapa data yang harus diterima dalam jangka waktu satu minggu untuk ditindak lanjuti.” Tanggapan perwakilan komisi A terkait permasalahan yang ada.

“ Kami akan menindak lanjuti dan menggiring tuntutan yang sampai sekarang belum diterima oleh DPRD, DPRD akan bantu hingga selesai. Agenda satu minggu yakni menunggu pemberian data oleh pihak demonstran.” Ujar Nur Sucipto (24/09)

Disela-sela aksi, pertunjukan teatrikal yang menjelaskan betapa tidak pedulinya pemerintah terhadap kaum petani.

Orasi perwakilan PMKRI didepan Gedung DPRD JATIM (Sumber: Istimewa)

Setelah mendengar tanggapan perwakilan DPRD, massa membubarkan diri secara tertib.(AF)

TINGGALKAN BALASAN