Polemik Status Tersangka Cakada Maluku Utara

0
150
(Ilustrasi)
(Ilustrasi)

Ternate, Semarak.News – Penetapan status tersangka terhadap Ahmad Hidayat Mus (AHM) atas kasus pembebasan lahan Bandara Bobong Taliabu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Tim Sukses AHM sangat terlihat bernuansa adanya unsur politik. Tim Pemenangan AHM-Rivai Umar mengatakan, merebaknya kabar penetapan tersangka adalah strategi dari pihak lawan untuk menjatuhkan reputasi AHM.

”Orang-orang ini karena mereka tidak bisa lagi melawan AHM secara politik, maka berita-berita seperti itu yang mereka gunakan (untuk menjatuhkan AHM),” ungkap Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut Hamid Usman saat ditemui di kediaman AHM di Jl. Arnold Mononutu, Ternate Tengah, kemarin (15/3).

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa cakada tidak akan diproses hukum selama proses penyelenggaraan pilkada menjadi dasar Mantan anggota DPRD malut dalam kasus ini. Namun, SKB tersebut tak menyertakan KPK yang menangani kasus dugaan korupsi AHM kali ini. ”Gara-gara berita itu, Kejagung dan Kapolri harus menjelaskan ulang tentang SKB itu. Bahwa tidak ada proses hukum untuk cakada, karena itu mengganggu demokrasi,” tutur Hamid.

Dikutip dari Malut Post, Pimpinan KPK Saut Situmorang tidak membantah maupun membenarkan status tersangka AHM. Menurutnya, ”Seperti yang sering kami sampaikan, ada atau tidak penyidikan baru itu diumumkan secara resmi dan terbuka. Selama belum ada konferensi pers, informasi yang beredar tidak bisa kami konfirmasi kebenarannya dan di luar tanggung jawab KPK,” terangnya.

Dikutip dari CNN Indonesia, AHM diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula, tahun anggaran 2009. Kasus tersebut diduga merugikan negara Rp 4,6 miliar. Saat ini bandara tersebut berada di wilayah Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, setelah pemekaran tahun 2012.

Dugaan keterlibatan AHM diketahui dalam Laporan Tahunan KPK tahun 2016. Dalam laporan tersebut diketahui kasus yang awalnya ditangani Polda Maluku Utara dilimpahkan kepada KPK untuk ditangani. “KPK supervisi kasus ini dengan melakukan ekspose perkara bersama secara terpadu pada tanggal 11 Oktober 2016 dan memberikan rekomendasi,” demikian bunyi laporan tersebut saat diakses, Kamis (15/3).

Kuasa hukum AHM, M Konoras mengakui bila kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong dilimpahkan oleh Polda Malut kepada KPK. Konoras menyebut pelimpahan dilakukan setelah Polda kalah dalam sidang praperadilan.

“Jadi pengambilalihan oleh KPK sebagai akibat dari praperadilan yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Ternate itu dikabulkan,” kata Konoras saat dikonfirmasi.

Sementara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif tak membantah terkait penyidikan dugaan korupsi AHM. Syarif hanya menye(but setiap penetapan tersangka seseorang pasti akan diumumkan kepada publik. “Kalau itu sabar saja. Kalau kami itu di KPK yang berhubungan tentang penetapan tersangka kan pasti diumumkan,” kata Syarif di gedung KPK. (RP)

LEAVE A REPLY