Ketua DPP PKPI Maluku Utara Terancam 6 Tahun Bui

Ternate, Semarak.News – Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Utara (Bawaslu Malut) kembali melakukan proses penegakan hukum terkait kasus sengketa dukungan ganda PKPI. Bawaslu menemukan temuan baru dalam sidang yang telah selesai Minggu lalu (6/3). Temuan tersebut dinilai oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Malut merupakan sebuah bentuk pelanggaran pidana.

Berdasarkan UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Masrul H. Ibrahim, Ketua DPP PKPI terancam hukuman 6 tahun penjara. Pasal 186A sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 4-6 yang menjelaskan bahwa ketua dan sekretaris partai politik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang mendaftarkan paslon dengan tidak didasarkan surat keputusan Parpol Tingkat Pusat dapat diproses pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000 dan paling banyak Rp 72.000.000.

“Temuan fakta baru yang masih didalami ini dapat menjadi pelangaran pidana karena mengacu pada pasal 186A UU no 10 tahun 2016” ujar Aslan Hasan Divisi Hukum Bawaslu Malut, Jum’at (9/03/2018).

Muksin Amrin, Ketua Bawaslu Malut juga membenarkan adanya temuan baru dalam proses sengketa dukungan ganda ini. Pihaknya menyampaikan bahwa bukti sidang dapat menjadi delik dugaan pelanggaran pidana pemilu, karena berdasarkan fakta sidang SK PKPI ke AGK-YA dinilai sah.

Objek dari proses di Gakkumdu ini adalah ketua dan sekretaris PKPI Malut, karena mereka mengetahui adanya pembatalan SK ke Paslon BUR-JADI sebelum tanggal 8.

“Bukti sidang terhadap temuan fakta baru ini berdasarkan fakta sidang SK PKPI ke AGK – YA dinilai sah, maka Ketua dan Sekretaris DPP PKPI yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut” ujar Muksin Amrin, Ketua Bawaslu. Jum’at (9/03/2018). (RP/IM)

TINGGALKAN BALASAN